Masih Ada 41 yang Belum Lunasi Biaya Pilkada ke KPU

Vadhia - detikFinance
Rabu, 12 Agu 2020 19:40 WIB
Warga mengikuti simulasi pemungutan suara Pilkada serentak 2020 di Jakarta, Rabu (22/7/2020). Simulasi tersebut digelar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait proses pemungutan dan penghitungan suara Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat ada 41 pemerintah daerah (Pemda) yang belum melunasi biaya untuk melaksanakan pemilihan kepada daerah (Pilkada) tahun anggaran 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 31 Pemda yang belum melunasi pembayaran ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

"Kita cermati ada 270 Pemda yang melaksanakan Pilada untuk tahun anggaran 2020. Catatan kami, masih ada sekitar 41 daerah yang belum transfer 100% ke KPUD. Lalu ada sekitar 31 daerah yang belum transfer ke Bawaslu," ungkap Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dalam konferensi pers virtual, Rabu (12/8/2020).

Daerah yang belum melunaskan biaya Pilkada antara lain Kabupaten Buru Selatan (Maluku), Kabupaten Kepulauan Aru (Maluku), Kabupaten Kepulauan Sula (Maluku Utara), Kabupaten Kupang (Nusa Tenggara Timur), dan sebagainya. Menurut Ardian, Pemda-Pemda tersebut akan membayar biaya Pilkada secara bertahap hingga September 2020.

"Buru Selatan KPU-nya 70%, Bawaslu 70%, catatannya direalisasikan 30 September karena fiskalnya terbatas, atau Aru catatannya antara tanggal 15-18 akan dibayarkan dan dilunasi bulan September. Kami harap sebelum pendaftaran pasangan calon. Juga di sini ada beberapa Pemda misalnya Sula juga dilunasi KPU 31 Agustus, Kupang 15 September," tutur Ardian.

Ia mengungkapkan, keterlambatan ini disebabkan oleh kas Pemda yang terbatas. Adapun penyebab dari keterbatasan kas ialah hambatan dalam merealisasikan pendapatan daerah seperti pajak, retribusi, dan sebagainya akibat pandemi virus Corona (COVID-19).

Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah menginstruksikan daerah-daerah tersebut untuk melakukan pembayaran secara bertahap dengan komitmen yang pasti.

"Pak Menteri mendorong kepala daerah pelaksana Pilkada untuk mempercepat realisasi pendanaan pemilihan kepala daerah sesuai ketersediaan kas masing-masing. Jadi apabila kasnya terbatas silakan dilakukan secara bertahap, komunikasikan. Namun, kami berharap proses transfernya bisa diselesaikan di bulan Agustus atau paling lama pertengahan September. Setidaknya sebelum pendaftaran calon dari kepala daerah," imbuhnya.

Menurut Ardian, beberapa daerah khususnya yang sudah disebutkan di atas sudah memberikan komitmen kepada pemerintah pusat terkait waktu pelunasan biaya Pilkada.

"Kami sudah peta masing-masing Pemda, walaupun bertahap, masing-masing komitmen Pemda untuk melunasi MPAD ini ada. Memang beberapa daerah yang punya keterbatasan kas itu harus melakukan transfer dalam beberapa tahap," tutup Ardian.



Simak Video "Eks PNS Jadi Tersangka Korupsi APBD Bungo Jambi 2018"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/fdl)