Anggaran Jumbo Corona Dipantau Ketat BPK

Danang Sugianto - detikFinance
Rabu, 09 Sep 2020 07:11 WIB
Gedung BPK/Foto: Istimewa
Foto: Gedung BPK/Foto: Istimewa


Pandemi wabah COVID-19 telah memporak-porandakan ekonomi banyak negara di dunia. Banyak negara sudah terjun ke jurang resesi dan kini tengah berjuang untuk lepas dari krisis ekonomi.
Indonesia pun juga tengah berjuang melakukan hal yang sama. Pemerintah sudah memaksimalkan kekuatan anggaran untuk menjaga roda perekonomian tetap berjalan.

Agung memperingatkan kepada pemerintah untuk berhati-hati. Sebab dalam pengalaman sebelumnya, dalam kondisi krisis kerap muncul penumpang gelap yang memanfaatkan situasi.

"BPK, sebagai lembaga negara dengan mandat konstitusional memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sangat memahami sikap dan kebijakan pemerintah. Namun pada saat yang sama, BPK mengambil sikap terkait risiko yang senantiasa timbul dalam setiap krisis. Bukti empiris menunjukkan bahwa krisis adalah sasaran empuk bagi para penumpang gelap yang melakukan kecurangan dengan memanfaatkan situasi kedaruratan. Celah dalam regulasi dan penyalahgunaan kekuasaan," tuturnya.

Agung mengakui, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan anggaran yang sangat besar memang dibutuhkan dalam kondisi saat ini. Diharapkan program itu bisa membawa ekonomi Indonesia kembali bangkit.

Namun, terkait jaring pengaman sosial sebagai upaya untuk mitigasi risiko sosial dan finansial menurutnya tata kelolanya juga mengalami masalah. Masalah yang timbul dari ketidakhandalan data, kurang transparannya aparatur di daerah yang ditugaskan untuk melakukan pendataan dan distribusi, hingga ragam bansos yang variatif dan diusung oleh Kementerian dan Lembaga yang berbeda namun dengan tujuan yang kurang lebih sama.

"Sehingga berisiko terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan. Penanganan kesehatan dan jaring pengaman sosial merupakan tahapan krusial yang dibutuhkan untuk bertahan dan pulih. Karenanya harus dikelola dengan cermat tetapi juga tetap proaktif," tambahnya.



Simak Video "BPK Temukan Kelebihan Pembayaran Insentif Nakes, Ratusan Ribu-Rp 50 Juta"
[Gambas:Video 20detik]

(das/zlf)