Pak Ahok, Superholding Bisa Jamin BUMN Jadi Lebih Baik?

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 22 Sep 2020 12:00 WIB
Sejumlah tamu beraktivitas di dekat logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar/nz
Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jakarta -

Eks Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan kembali komentar soal wacana lama Kementerian BUMN yang harusnya diganti superholding seperti Temasek yang ada di Singapura. Usulan itu baru-baru ini digaungkan lagi oleh Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Dahlan mengatakan bukan sebuah kepastian jika Kementerian BUMN meniru Temasek langsung berhasil. Hal itu sudah dicoba sendiri oleh BUMN Malaysia dengan dibentuknya Khazanah Nasional Berhad.

"Tapi apakah benar-benar karena itu Temasek bisa jaya? Sehingga kalau BUMN Indonesia juga di-superholding-kan otomatis akan maju? Siapa pun akan menjawab tidak. Malaysia sudah mencoba. Dan sudah telanjur banyak juga yang memuji Khazanah. Tapi kita semua tahu Khazanah tidak bisa mengikuti kisah sukses Temasek," kata Dahlan melalui tulisan berjudul 'Superholding' dikutip dari disway.id, Selasa (22/9/2020).

Saat Malaysia mencoba untuk meniru seperti menjadi Temasek malah bermasalah. Terjadi skandal keuangan terbesar dalam sejarah dunia.

"Belakangan Khazanah juga bermasalah. Ia dijadikan kendaraan oleh Perdana Menteri Najib Razak untuk mencari dana politik. Tanpa skandal itu pun Khazanah tetap bukan kelas Temasek. Khazanah tidak kunjung mampu menyelamatkan anak-anak perusahaannya. Salah satunya Malaysian Airlines System. Sampai MAS berkali-kali disuntik uang negara. Toh tidak juga bisa keluar dari kesulitan menahun," jelasnya.

Dia melihat BUMN Indonesia pada dasarnya bukan perusahaan. Sehingga walaupun ada superholding kalau perlakuan politik kepada anak-anak superholding itu tidak berubah, justru akan lebih buruk dari Khazanah.

"Waktu ada ide pembentukan holding dulu salah satu alasannya adalah agar BUMN yang tergabung dalam holding berubah status menjadi anak perusahaan. Dengan demikian statusnya bukan lagi BUMN. Berarti terbebas dari proses politik. Alasan itu gagal total. Perlakuan politik kepada anak perusahaan BUMN tidak ada bedanya dengan BUMN. Perusahaan yang tidak dikelola secara perusahaan adalah bukan perusahaan. Itulah BUMN. Pakai superholding atau pun tidak," tegasnya.

Menurutnya, Temasek bisa sukses bukanlah hanya dengan superholding. Tetapi karena rasionalnya perusahaan tersebut yang diurus secara perusahaan, bukan diurus dengan setengah perusahaan dan setengah politik.

"Kalau pun ada politiknya jangan lebih 10%. Tidak mungkin BUMN 100% bebas politik. Pun Temasek. Siapa yang ditunjuk sebagai pimpinan puncak perusahaan BUMN pastilah ada unsur politiknya.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Dahlan Iskan Berharap Dokter Tidak Berhenti Sebagai Ilmuwan"
[Gambas:Video 20detik]