Sri Mulyani Tunggu Restu Jokowi soal Aturan Baru Relaksasi PNBP

Hendra Kusuma - detikFinance
Senin, 19 Okt 2020 13:07 WIB
Presiden Jokowi buka-bukaan soal UU Cipta Kerja.
Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta -

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sedang menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang aturan penundaan, pengangsuran, pengurangan, dan pembebasan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Direktur PNBP Kementerian Keuangan, Wawan Sunaryo mengaku pihaknya sudah mengirimkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) mengenai kebijakan tersebut ke Sekretariat Negara (Setneg).

"Hal yang baru di UU PNBP ada empat bentuk keringanan. Pertama penundaan, pengangsuran, pengurangan, atau pembebasan di dalam PP kami sudah diajukan ke Setneg," kata Wawan dalam Webinar Relaksasi PNBP di Masa Pandemi COVID-19, Senin (19/10/2020).

Keempat bentuk relaksasi ini, dikatakan Wawan bisa dijalankan secara sendiri-sendiri maupun secara keseluruhan. Dia mencontohkan misalnya UMKM mengambil relaksasi mengenai penundaan dan pengangsuran.

Untuk menjalankan kebijakan ini, Wawan bilang, para dunia usaha atau masyarakat bisa menyertakan alasan serta dokumen pendukung lainnya.

"Alasannya kalau harus meminta keringanan tentunya ini harus di luar kemampuan membayar, misalnya saat pandemi, bencana alam dan sebagainya, atau kesulitan likuiditas dan ini harus dibuktikan melalui dokumen yang sah, kalau dia sebagai badan hukum melalui pembukuan, dan adanya kebijakan pemerintah," jelasnya.

Pelaksanaan kebijakan ini, kata Wawan berlaku enam bulan, jika melebihi dari batas yang ditentukan bisa diperpanjang asalkan mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Selain itu, Wawan mengatakan PNBP memiliki dua fungsi sekaligus sebagai fungsi penganggaran dan pengaturan. Dari sisi penganggaran, pemerintah menjadikan PNBP sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

Sedangkan dari sisi pengaturan, pemerintah mengatur beberapa tata cara kehidupan bagi masyarakat. Misalnya SIM, dengan adanya SIM maka masyarakat tidak serta merta bebas mengendarai kendaraan bermotor. "Tentunya ini fungsi pengaturan yang menjadi tarif dan jenis PNBP," katanya.

(hek/fdl)