Menteri KP Era SBY Bicara Benih Lobster dan Pengganti Edhy Prabowo

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Senin, 30 Nov 2020 19:05 WIB
Mantan Gubernur Irian Jaya Laksdya TNI (Purn) Freddy Numberi
Foto: Screenshoot 20detik
Jakarta -

Eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Freddy Numberi ikut mengomentari soal kisruhnya kebijakan ekspor benih lobster. Kebijakan itu sempat menjerat Edhy Prabowo masuk ke dalam pusaran kasus korupsi saat menjadi Menteri KKP.

Kebijakan ekspor benih lobster ini menurut Freddy harus dilakukan melalui suatu proses yang transparan dan sesuai ketentuan.

Menteri KP periode 2004-2009 itu menilai banyak laporan perusahaan eksportir yang justru tak mendapatkan izin ekspor padahal dokumen dan persyaratannya lengkap. Namun justru banyak juga perusahaan yang seharusnya tak mendapatkan izin justru mendapatkan izin ekspor.

"Hal ini tentu menimbulkan kecurigaan, ada apa? Sebaliknya perusahaan-perusahaan yang izinnya dan fasilitas di lapangan disinyalir tidak lengkap justru mendapat izin ekspor," ujar Freddy dalam keterangannya, Senin (30/11/2020).

Freddy menilai butuh komitmen para pemimpin di lingkungan KKP untuk bekerja sesuai ketentuan yang ada. Mereka juga harus bekerjasama dengan Asosiasi Benih Lobster yang bersih, bukan penyelundup. Asosiasi dan Fright Forwarder yang bekerja sama dalam ekspor benih lobster pun harus tercatat.

Dia juga menyoroti praktik pengkajian izin yang justru dilakukan oleh staf khusus Menteri KKP. Padahal menurutnya pengkajian itu harus dilakukan oleh Badan Karantina Kelautan dan Perikanan.

"Kemudian Due Diligence pada asosiasi maupun Fright Forwarder dilaksanakan oleh Badan Karantina Kelautan dan Perikanan, bukan oleh Staff Khusus MKP. Alasannya, Menteri akan berganti setelah rezim pemerintah berakhir, namun sistem yang baik dan benar tetap exist untuk kelanjutannya di masa depan," ungkap Freddy.

Soal sosok pengganti Edhy sebagai Menteri KKP menurut Freddy, Presiden harus memilih sosok yang bersih. Paling penting adalah bisa bekerjasama dengan baik bersama semua pemangku kepentingan.

"Dengan melihat situasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan terus bergelut dengan banyaknya masalah yang ada, perlu disarankan untuk memilih sosok Menteri KP yang bersih dan berwibawa serta memiliki kerjasama yang baik dengan semua stakeholder perikanan," ujar Freddy.

(eds/eds)