Sri Mulyani Buka-bukaan Kerja Keras Kejar Pajak Netflix cs

Hendra Kusuma - detikFinance
Rabu, 09 Des 2020 23:52 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI. Sri Mulyani membahas kondisi ekonomi di tahun 2020.
Foto: Lamhot Aritonang: Menkeu Sri Mulyani Indrawati
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah berhasil menarik pajak dari perusahaan digital berbasis internasional yang mendapat keuntungan di Indonesia. Pemerintah sudah berhasil menarik pajak pertambahan nilai (PPN) dari transaksi produk atau jasa digital yang dibeli konsumen Indonesia.

Melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, pemerintah sudah menunjuk puluhan perusahaan digital berbasis internasional seperti Google, Facebook, Twitter, Netflix, Spotify menjadi wajib pungut (wapu) yang tugasnya memungut, menyetor, dan melapor PPN atas barang dan jasa atau layanan dari luar negeri yang dibeli oleh masyarakat Indonesia.

"Kita lihat potensi pajaknya pertama di dalam Perppu Nomor 1 kita bisa memungut pajak dari sisi PPN transaksi, yang dulunya mau lakukan tahun lalu tapi dapat protes, sekarang sudah masuk ya kita pungut semua PPN," kata Sri Mulyani dalam acara Blak blakan bersama detikcom, Rabu (9/12/2020).

Kebijakan DJP menunjuk perusahaan digital internasional ini sebagai bentuk menjalankan Pasal 6 ayat 13a Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19, di mana pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 sebagai turunannya.

Melalui aturan ini, produk digital seperti layanan aliran alias streaming baik musik dan film, aplikasi dan permainan (games) digital, serta jasa daring lainnya dari luar negeri yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan dan telah mengambil manfaat ekonomi dari Indonesia melalui transaksi perdagangannya, akan diperlakukan sama seperti produk konvensional atau produk digital sejenis dari dalam negeri.

"DJP menginventarisasi semua perusahaan digital dunia yang beroperasi di Indonesia, atau yang punya operasi di Indonesia meski kantornya tidak di Indonesia," jelasnya.

"Kita langsung mengatakan anda aktivitasnya seperti ini maka pertama untuk PPN harus mengoleksi pajak, kita memberi kewenangan mereka dan mereka setor ke kita. Itu melakukan dari Spotify, Netflix, Facebook, Google, Apple, dan itu yang harus kita lakukan," tambahnya.

Segera klik halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3