.webp)
Para pengamat sektor ekonomi menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera mengisi dua kursi jabatan menteri yang sampai saat ini masih kosong. Proses pengisian pun harus dilaksanakan sebelum akhir tahun.
Adapun dua kursi menteri yang masih kosong saat ini Menteri Sosial dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kedua jabatan tersebut ditangkap Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) karena dugaan korupsi.
Ekonom dari Universitas Indonesia (UI), Ninasapti Triaswati menilai Presiden Jokowi harus segera mengisi dua kursi menteri yang kosong karena ada beberapa program yang harus dijalankan pada tahun 2021.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lebih cepat mengisi 2 kursi menteri tersebut akan lebih baik. Karena akan jelas penanggung jawab berbagai program pemerintah, terutama bansos," ujarnya saat dihubungi detikcom, Jakarta, Sabtu (19/12/2020).
Pada tahun 2021, pemerintah kembali mengalokasikan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 356,5 triliun. Anggaran tersebut tersebar ke klaster kesehatan Rp 25,4 triliun, perlindungan sosial Rp 110,2 triliun, sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah Rp 136,7 triliun, dukungan UMKM Rp 48,8 triliun, pembiayaan korporasi Rp 14,9 triliun, dan insentif usaha Rp 20,4 triliun.
Hal senada diungkapkan oleh pengamat ekonomi Piter Abdullah. Menurut dia, Presiden Joko Widodo harus segera menunjuk dua orang yang akan menjabat sebagai Menteri Sosial dan Menteri Kelautan dan Perikanan.
"Jadi sebelum akhir tahun ini reshuffle sudah dilakukan (Jokowi)," ungkap Piter.
Lanjut ke halaman berikutnya>>>
Sementara Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai sosok yang cocok untuk mengisi dua kursi menteri tersebut berasal dari kalangan profesional baik profesional murni maupun yang dari partai.
"Untuk 2 kursi yang kosong, dibuka yang paling terbaik saja. Artinya profesional dibuka peluang namun tidak menutup kalangan profesional dari partai politik," jelasnya.
Dia menilai, Presiden Jokowi harus segera mengisi dua orang menteri baru yang saat ini masih kosong.
"Untuk Kementerian Sosial saya kira urgent, bagaimanapun juga beragam bantuan dalam bentuk perlindungan sosial menjadi penting untuk menopang proses pemulihan ekonomi," jelasnya.
"Oleh karena itu, pucuk kepemimpinan dalam Kementerian Sosial menjadi penting untuk fokus dalam menjalankan, mengawasi, dan mengevaluasi beragam program perlindungan sosial yang banyak terkait dengan kementerian ini," tambahnya.
(hek/fdl)
