Joe Biden Mau Naikkan Pajak, Orang Tajir di AS Standby

Soraya Novika - detikFinance
Senin, 21 Des 2020 22:21 WIB
Joe Biden Kantongi Izin Resmi Transisi Pemerintahan, Selanjutnya Apa?
Foto: DW (News): Presiden Amerika Serikat terpilih, Joe Biden
Jakarta -

Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada masa kampanyenya berjanji bakal menaikkan pajak untuk orang berpenghasilan tinggi di New York dan California. Ia ingin kenaikan tarif pajak berlaku untuk mereka yang berpenghasilan di atas US$ 400 ribu per tahun setara Rp 5,6 miliar (kurs Rp 14.100) khususnya di California, New Jersey dan New York.

Menurut survei yang dilakukan CNBC.com, orang kaya AS rata-rata sudah siap menghadapi kenaikan pajak tersebut. Meskipun bisa saja rencana itu tidak terlaksana

Dari hasil survei itu, hampir dua pertiga jutawan AS percaya pajak akan naik di bawah pemerintahan Joe Biden. Di mana 43% dari total 750 orang yang disurvei merasa selama ini jumlah pajak yang mereka bayarnya sudah terlalu banyak pajak.

"Saya pikir orang kaya melihat pengeluaran untuk stimulus dan dampak virus, dan mereka menyadari bahwa beberapa bentuk pajak akan meningkat selama bertahun-tahun," ujar George Walper, CEO Spectrem Group dikutip dari CNBC, Senin (21/12/2020).

Namun, rata-rata jutawan AS atau 50% dari peserta survei mengatakan mereka merasa jumlah yang mereka bayarkan sudah cukup adil. Sementara 8% mengatakan mereka membayar terlalu sedikit.

Pada saat yang sama, mereka merasa ambang pendapatan yang dipatok Joe Biden sebesar US$ 400.000 untuk kenaikan pajak sudah cukup tepat. Lebih dari separuh peserta survei mengatakan pemotongan pajak dari US$ 400.000 juga hampir benar, sementara sisanya 22% dan 26% mengatakan itu terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Lalu, apa yang akan dilakukan orang kaya AS ini bila pajak mereka dinaikkan mulai tahun depan? Beberapa orang kaya AS tak memiliki rencana khusus terkait hal itu, beberapa lainnya berencana merubah strategi investasi mereka. Bahkan ada sekitar 17% orang kaya AS yang berencana menjual sahamnya pada 2021 nanti sebagai akibat dari potensi perubahan pajak itu.

(hns/hns)