Kapan Aturan Tunjangan Pengangguran buat Korban PHK Dirilis?

Soraya Novika - detikFinance
Rabu, 20 Jan 2021 12:26 WIB
Aturan Pesangon PHK di Omnibus Law Cipta Kerja
Ilustrasi/Foto: Aturan Pesangon PHK di Omnibus Law Cipta Kerja (Mindra Purnomo/tim infografis detikcom)
Jakarta -

Beberapa waktu lalu, pemerintah mengumumkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). RPP ini merupakan salah satu turunan dari klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja.

Adapun manfaat dari kehadiran RPP JKP ini adalah adanya kepastian tunjangan buat pengangguran. Program JKP juga akan memberikan employment services dan pelatihan vokasi. Kedua manfaat itu diberikan paling lama selama 6 bulan dengan persentase tertentu dari upah yang dilaporkan atau rata-rata upah nasional.

Lalu, kapan kira-kira RPP ini diluncurkan atau siap diaplikasikan manfaatnya ke masyarakat?

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat ini pembahasan RPP JKP sudah masuk tahap finalisasi internal pemerintah. Namun ia tak bisa membocorkan kapan RPP ini siap diteken.

"RPP JKP akan di-launching setelah melalui tahapan selanjutnya yaitu Pembahasan dalam forum tripartit (forum yang dihadiri oleh perwakilan serikat pekerja/buruh, pemerintah dan pengusaha)," ujar Ida kepada detikcom, Rabu (20/1/2021).

Selanjutnya, setelah melalui forum tripartit masih ada beberapa pintu lagi yang harus dilewati.

"RPP yang telah dibahas dalam forum tripartit akan dimasukkan ke portal khusus yg memuat seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk ditanggapi/diberi masukan oleh masyarakat. RPP JKP akan segera di-launching setelah disempurnakan dengan memperhatikan masukan semua kalangan (masyarakat)," ungkapnya.

Namun, pihaknya mengupayakan agar semua proses tersebut dapat dilaksanakan seefektif mungkin agar waktu peluncurannya pun tidak terlalu lama.

"Pemerintah mengupayakan proses tersebut di atas dapat dilaksanakan seefektif mungkin agar launching dapat segera dilaksanakan," katanya.

Demikian pula dengan pemberian manfaatnya ke masyarakat juga tentu otomatis dilaksanakan usai RPP itu diterbitkan.

"Program JKP akan segera dilaksanakan setelah PP JKP diterbitkan agar pekerja/buruh dapat segera menjadi peserta dan jika kehilangan pekerjaan, mereka dapat segera menerima manfaatnya," tegasnya.

Terakhir, untuk sumber pendanaan program ini berasal dari berbagai sumber tidak hanya bergantung pada APBN.

"Sumber Pendanaan Program JKP itu tentunya dari modal awal pemerintah (APBN), rekomposisi iuran program jaminan sosial dan atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan," timpalnya.

(eds/eds)