RI Mau Punya Tunjangan buat Pengangguran, Uangnya dari Mana?

Soraya Novika - detikFinance
Rabu, 20 Jan 2021 13:11 WIB
Ilustrasi THR
Ilustrasi/Foto: Muhammad Ridho
Jakarta -

Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). RPP yang merupakan turunan dari klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja ini akan menjadi payung hukum kepastian tunjangan buat pengangguran.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan setidaknya ada 3 sumber pendanaan untuk menyalurkan tunjangan bagi korban PHK. Tak hanya dari APBN, sumber pendanaan program tunjangan pengangguran tersebut rencananya diserap dari iuran jaminan sosial dan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.

"Sumber pendanaan program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) itu tentunya dari modal awal pemerintah (APBN), rekomposisi iuran program jaminan sosial dan atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan," ujar Ida kepada detikcom, Rabu (20/1/2021).

Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah sedang menggodok beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan dari UU Cipta Kerja. Salah satu yang dibahas adalah RPP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Adapun manfaat dari kehadiran RPP JKP ini adalah adanya kepastian tunjangan pengangguran, employment services dan pelatihan vokasi bagi para korban PHK. Manfaat itu diberikan paling lama selama 6 bulan dengan persentase tertentu dari upah yang dilaporkan atau rata-rata upah nasional.

Namun, tak semua korban PHK bisa mencicipi manfaat dari program tersebut. Dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Senin (18/1) kemarin Ida merinci kriteria peserta program JKP.

Peserta JKP adalah mereka yang mengikuti salah satu dari 4 program di BPJS Ketenagakerjaan di antaranya adalah peserta JHT, JKK, JKM, atau JP.

Kemudian, penyelenggaranya mengkombinasikan cash benefit dari BPJS Ketenagakerjaan, dan pelatih vokasi serta akses pasar kerja yang disiapkan oleh Kemnaker.

Lalu, dari sisi kriteria yang mendapatkan JKP adalah mereka yang di-PHK karena penggabungan, perampingan atau efisiensi perubahan status kepemilikan perusahaan. Berikutnya akibat kerugian, tutup dan pailit, serta pengusaha melakukan kesalahan terhadap pekerja.

"Tentu saja dikecualikan (untuk) PKWT, pensiun, meninggal, dan cacat total," kata Ida.

Dari sisi eligibilitasnya, ketentuan minimal masa kepesertaan adalah 24 bulan, masa iurannya 12 bulan, kemudian membayar iuran berturut-turut selama 6 bulan.

"Manfaatnya diberikan selama paling lama 6 bulan dengan persentase tertentu dari upah dilaporkan atau rata-rata upah nasional," paparnya.

Terakhir dari sisi iurannya terdapat batas atas upah sesuai dengan plafon jaminan pensiun atau menggunakan rata-rata upah nasional.

(eds/eds)