Jurus Biar Logistik RI Tak Kalah dari Malaysia

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Minggu, 21 Feb 2021 18:44 WIB
Pemudik bersiap turun dari kapal di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (19/5/2020). Pada H-5 Idul Fitri, arus mudik di Pelabuhan Ketapang terpantau ramai penumpang pejalan kaki dari Pulau Bali, sedangkan dengan tujuan Pulau Bali didominasi angkutan logistik. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/foc.
Foto: ANTARA FOTO/BUDI CANDRA SETYA
Jakarta -

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan sedang menyusun sejumlah langkah untuk meningkatkan daya saing logistik nasional yang masih tertinggal dibandingkan negara tetangga.

Tercatat, indeks daya saing logistik Indonesia masih berada di bawah Singapura (4,0), Thailand (3,41), Vietnam (3,27) serta Malaysia (3,22). Indeks daya saing ini diukur dari efisiensi on-the-ground rantai suplai perdagangan atau kinerja logistik.

Kepala Balitbang Kementerian Perhubungan, Umiyatun Hayati Triastuti mengatakan diperlukan strategi sarana transportasi laut yang menjamin pendistribusian logistik ke seluruh wilayah tanah air.

"Rantai suplai makanan merupakan tulang punggung perdagangan dan bisnis internasional," katanya dalam keterangan resmi yang dikutip detikcom, Minggu (21/2/2021).

Salah satu jurus untuk mengatasi hal tersebut, kata Hayati adalah tol laut. Program tersebut bisa menopang kinerja logistik di tengah pandemi COVID-19.

"Dengan adanya pandemi ini, dibutuhkan penanganan khusus berupa peraturan dan pengambilan kebijakan yang tepat," kaya Hayati.

Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan bahwa program tol laut merupakan program yang sangat efisien sebagai sarana distribusi pangan ke seluruh wilayah di Indonesia. Sistem logistik ini masuk kedalam cakupan kebijakan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) kedepannya.

"Tol laut sangat efektif karena secara rutin dan terjadwal menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP)," ujarnya.

Berdasarkan paparan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Antoni Arif Priadi, arah kebijakan utama transportasi laut untuk tahun 2020-2024 adalah mewujudkan logistik maritim dalam negeri, meningkatkan konektivitas terhadap jaringan pelayaran internasional, pengembangan pelabuhan hub internasional dan pelabuhan pendukung tol laut, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana keselamatan, peningkatan compliance terhadap standar/regulasi internasional, peningkatan keterpaduan antar moda dan antar wilayah, peningkatan teknologi informasi, pemanfaatan pembiayaan alternatif, peningkatan kualitas keselamatan dan pelayanan publik di pelabuhan, serta revitalisasi kelembagaan Ditjen Perhubungan Laut.

Menurut Antoni, evaluasi tol laut pada masa pandemi cukup positif. Beberapa evaluasi tersebut antara lain program tol laut berdampak pada penurunan tingkat harga barang kebutuhan pokok dengan variasi sebesar -3,1%, program tol laut juga berdampak pada penurunan disparitas harga barang kebutuhan pokok antara Kawasan barat dan timur Indonesia dengan variasi sebesar -14,1, selain itu program ini juga telah memberikan dampak positif bagi penurunan biaya logistik end-to-end dalam pendistribusian barang kebutuhan pokok yaitu sebesar -5,5% (rata-rata nasional).

Disisi lain, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja logistik pada sektor transportasi laut. Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo 3, Kokok Susanto mengatakan bahwa kunci utama meningkatnya kinerja Pelabuhan addalah dengan tersedianya infrastruktur yang bagus.

Selain itu ia juga mengemukakan beberapa stimulus untuk para eksportir, antara lain melakukan early open stake dari semula hanya 3 hari menjadi 5 hari sehingga para eksportir dapat meningkatkan efisiensi sebesar 65%, empty import yang semula 3 hari menjadi 7 hari sehingga efisiensi yang diterima para eksportir sebesar 44%, dan menurunkan biaya container handling charge (CHC) sebesar 35%.

Kerjasama dengan bea cukai serta kebijakan waktu pembayaran juga dilakukan oleh pelindo III. "Kami juga berkolaborasi dengan teman-teman bea cukai dan karantina dimana kami menciptakan tempat pemeriksaan fisik terpadu (TPFT) dimana biasanya pemeriksaan fisik yang biasanya dua kali, kita paketkan menjadi satu, dan disitu kita hitung efisiensinya 38% hinga 49%, dan yang terakhir stimulusnya adalah memberikan kebijakan jangka waktu pembayaran mundur 30 hari," katanya.



Simak Video "Kemenhub Larang Semua Moda Transportasi Beroperasi 6-17 Mei"
[Gambas:Video 20detik]
(acd/dna)