Kata Pakar Fintech soal Digitalisasi Bansos, Solusi Isu Perantara

Erika Dyah Fitriani - detikFinance
Selasa, 09 Mar 2021 19:56 WIB
Presdir OVO Karaniya Dharmasaputra (Sylke Febrina-detikcom)
Foto: Presdir OVO Karaniya Dharmasaputra (Sylke Febrina-detikcom)
Jakarta -

Upaya pemerintah melakukan digitalisasi bantuan sosial (bansos) dinilai dapat membuat penyalurannya lebih transparan dan efisien. Berbagai analisis dilakukan guna mendukung rencana digitalisasi ini, baik dari para pemangku kebijakan, ekonom, praktisi, hingga akademisi.

Karaniya Dharmasaputra, anggota steering committee Indonesia Fintech Society (IFSoc) sekaligus Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Indonesia menyampaikan adanya platform berbasis digital terbukti berhasil mengatasi berbagai inefisiensi. Terutama yang banyak terjadi di berbagai tahapan supply chain yang ada.

Hal ini ia sampaikan berdasarkan pengalaman beberapa technology company yang selama ini membangun dan membantu pelaksanaan kartu prakerja. Adapun program kartu prakerja ini menjadi bahan studi kasus untuk mengusulkan upaya digitalisasi bansos dari IFSoc pada pemerintah.

"Salah satu persoalan dari bansos dalam pengalaman prakerja yang juga sudah lama dibahas yaitu masalah orang perantara/middleman, itulah yang kemudian membuat banyak distorsi," ungkap Karaniya dalam press briefing IFSoc secara virtual, Selasa (9/3/2021).

Sebagaimana diketahui, jelasnya, selama ini peserta penerima bantuan baik dalam program prakerja atau program bantuan lainnya kerap terkendala masalah orang perantara. Sehingga bantuan tak dapat terdistribusi ke sasaran yang tepat dan bahkan memiliki potensi penyalahgunaan dalam prosesnya.

Presiden Direktur OVO ini menilai dengan bantuan teknologi, distorsi ataupun berbagai masalah middlemen ini sudah mulai bisa diatasi.

"Saya kira ini sangat potensial, ini kan pertama kalinya di Indonesia di mana kita memiliki sebuah platform berbasis teknologi digital. Ada kerja sama yang baik antara pemerintah, pemain teknologi, dan juga perbankan untuk mulai address masalah ini," terangnya.

Ia pun mengungkap berdasarkan metrics yang ada, penyaluran bansos melalui teknologi digital bisa secara signifikan memperbaiki berbagai masalah utama. Seperti persoalan validasi peserta, persoalan database, hingga keberhasilan penyaluran yang bisa mencapai hampir 100%.

Selain itu, jelas Karaniya, akan terjadi pergeseran kontrol dari pengadaan digitalisasi bansos ini. Dari yang semula berada di tingkat unit desa/kecamatan/kota/provinsi, kini bisa sepenuhnya dimiliki oleh warga masyarakat sendiri.

"Nantinya, dalam penerimaan bantuan ini, saya kira ini yang menjadi penting. Kontrolnya dipindah secara sangat dramatis atau radikal melalui platform digital langsung ke warga masyarakat, yaitu untuk memilih apakah dananya mau diterima lewat bank atau yang lainnya," jelas Karaniya.

Ia menekankan, adanya digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi distorsi orang perantara yang kerap menyebabkan berbagai masalah. Seperti masalah akuntabilitas, governance, serta penyalahgunaan lain yang kerap menghantui penyaluran bansos di Indonesia.

Sebagai informasi, acara ini dihadiri oleh steering committee IFSoc yang terdiri dari Mirza Adityaswara, Rudiantara, Hendri Saparini, A. Prasetyantoko, Yose Rizal Damuri, Karaniya Dharmasaputra, Andreas Maryoto, serta Wahyu Dhyatmika.

(akn/hns)