Kata 'Larangan' Bakal Dihapus dari RUU Minuman Beralkohol

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 06 Apr 2021 08:30 WIB
Minuman Beralkohol
Foto: Minuman Beralkohol (Mindra Purnomo/tim infografis detikcom)

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek sebagai pimpinan rapat pleno menjelaskan bahwa yang masuk dalam Prolegnas judulnya RUU Larangan Minuman Beralkohol sehingga perubahan tidak bisa langsung dilakukan, melainkan menunggu tahap harmonisasi. Meski begitu, terkait judul disebut masih bisa berubah ke depannya.

"Memang karena di judul Prolegnas-nya masih RUU Larangan Minuman Beralkohol, maka kemudian Tenaga Ahli merumuskan sesuai dengan konsepsi itu. Meskipun dalam perkembangannya nanti bisa saja berubah, atau ya memang benar-benar dilarang. Semuanya tergantung nanti kesepakatan dan siapa para pihak yang kita dengarkan nanti keterangannya supaya RUU ini muatannya nanti multiperspektif," katanya.

Tenaga Ahli Baleg Abdullah Mansyur mengatakan beberapa arahan yang akan diatur dalam RUU Larangan Minol itu di antaranya adalah tentang pembatasan minuman beralkohol impor dan tarif cukai yang tinggi.

"Arah yang akan diatur dalam pengaturan minuman beralkohol, pertama larangan atau pengendalian, kemudian pembatasan minol impor dan tarif cukai yang tinggi, dukungan pengembangan minol tradisional/lokal (ekspor dan kawasan wisata/perdagangan khusus/terbatas), penegakkan hukum terhadap produksi, distribusi dan perdagangan minol serta akibat sosialnya," bebernya.

Berdasarkan bahan paparan Tim Ahli Baleg, berikut materi muatan yang ada dalam RUU Larangan Minol:
1. Definisi minuman beralkohol
2. Jenis, golongan dan kadar minuman beralkohol
3. Pendirian industri, produksi, perizinan dan mekanisme produksi minuman beralkohol
4. Pembatasan impor minuman beralkohol
5. Dukungan pengembangan minol tradisional/lokal
6. Distribusi dan perdagangan minuman beralkohol
7. Cukai dan pajak minuman beralkohol
8. Pengawasan dan penanganan atas dampak yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol
9. Pengembangan minol untuk industri lain
10. Tugas, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah
11. Larangan dan sanksi
12. Partisipasi masyarakat
13. Ketentuan pidana
14. Ketentuan penutup

Halaman

(aid/fdl)

Tag Terpopuler