Libur Bayar Pajak buat UMKM Sampai Juni, Begini Cara Dapatnya

Anisa Indraini - detikFinance
Jumat, 16 Apr 2021 06:30 WIB
Sunarto (49) tetap berkarya meski usaha kerajinan rotan yang digelutinya terdampak pandemi. Ia pun turut mereparasi barang kerajinan yang terbuat dari rotan.
Ilustrasi/Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih bisa libur bayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyediakan insentif pajak yang bisa dimanfaatkan hingga 30 Juni 2021.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 atau perubahan dari PMK Nomor 86/PMK.03/2020 jo PMK-110/PMK.03/20210, insentif perpajakan untuk UMKM diperpanjang hingga 30 Juni 2021 demi menekan dampak pandemi COVID-19.

"Pemerintah terbitkan kebijakan insentif perpajakan UMKM dan industri dengan tujuan memberikan stimulus bagi pelaku usaha agar dapat tetap bertahan dengan harapan dapat berkembang di situasi sulit ini," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor dalam webinar 'Aspek Perpajakan dan Akuntansi Serta Pemanfaatan Teknologi Digital Bagi UMKM', Kamis (15/4/2021).

Pelaku UMKM mendapat insentif pajak penghasilan (PPh) Final alias ditanggung pemerintah (DTP) yang tarifnya 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23), jadi 0%.

Dengan insentif tersebut, pelaku UMKM tak perlu menyetorkan pajak sampai 30 Juni 2021. Kriteria yang mendapat insentif tersebut adalah wajib pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan dalam PP nomor 23 tahun 2018, yakni WP orang pribadi dan/atau WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, atau perseroan terbatas (PT) yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun.

Kasubdit Penyuluhan Perpajakan DJP Kementerian Keuangan, Inge Diana Rismawati mengajak para pelaku UMKM yang belum memanfaatkan insentif libur bayar pajak untuk memanfaatkannya di sisa waktu yang ada. Saat ini tinggal tersisa beberapa bulan hingga Juni, di mana batas laporan untuk setiap bulannya paling lambat tanggal 20.

"Untuk tahun 2020 Bapak/Ibu (UMKM) sudah tidak bisa memanfaatkannya lagi karena sudah ditutup pada Februari 2021 yang lalu. Jadi untuk saat ini kami sarankan daripada tidak sama sekali mending kita coba ambil yang 4 bulan ini," imbuhnya.

Untuk memperoleh insentif, pelaku UMKM tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23, cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan kepada pemerintah melalui situs www.pajak.go.id. Mudah kan?

"Dihitung saja berapa omzet bulan Maret, jangan setor PPh Final-nya, tapi jangan lupa dilaporkan pada tanggal 20 April. Jadi masih ada kesempatan Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan. Kita nggak tahu belum ada bocoran diperpanjang lagi atau nggak," tuturnya.

(aid/ara)