Tjahjo Ingatkan PNS dan Keluarga Tak Mudik, Sanksi Menanti Jika Nekat

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 27 Apr 2021 13:29 WIB
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo
Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo/Foto: Marlinda/detikcom
Jakarta -

Periode larangan mudik pada 6-17 Mei berlaku untuk seluruh masyarakat, termasuk para aparatur sipil negara (ASN/PNS). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan kepada ASN agar tidak mudik Lebaran.

Para abdi negara juga diminta mengajak seluruh keluarga hingga tetangga agar jangan pulang ke kampung halaman selama mudik dilarang.

"Kami mengingatkan kembali untuk seluruh ASN tidak mudik. Ajak keluarganya, ajak tetangganya, ajak kerabatnya," kata Tjahjo usai melantik Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian PAN-RB, Selasa (27/4/2021).

Tjahjo mengajak ASN untuk ikut mengawasi penerapan larangan mudik. Dengan begitu dapat membantu mencegah masyarakat dari paparan virus Corona (COVID-19).

"Mari kita berkomitmen menjaga negara dan masyarakat agar tetap sehat dan keluarga di rumah sehat untuk tidak mudik di hari raya Idul Fitri ini," tuturnya.

Untuk ASN yang nekat mudik akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PAN-RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

PNS dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah atau mudik pada periode 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Namun, larangan kegiatan bepergian ke luar daerah atau mudik dikecualikan bagi:

1. PNS yang melaksanakan perjalanan untuk tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan instansinya.

PNS yang bepergian ke luar daerah diimbau selalu memperhatikan, peta zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19, peraturan atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan.

Kemudian, PNS perlu memperhatikan kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19, serta protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

(aid/ara)