Jangan Main-main! Menaker Pelototi Perusahaan Mangkir Bayar THR

Erika Dyah Fitriani - detikFinance
Jumat, 07 Mei 2021 21:18 WIB
Menaker
Foto: Kemnaker: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan pembayaran THR. Hal ini dilakukan agar pembayaran THR bagi pekerja/buruh berjalan lancar dan sesuai ketentuan, terlebih memasuki masa rentang waktu H-5 Lebaran saat ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta para Gubernur, Wali Kota, dan Bupati untuk turun tangan dalam menyelesaikan setiap pengaduan THR yang masuk ke Posko THR yang telah dibentuk. Ia pun meminta pihak terkait tak segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya bila terjadi pelanggaran aturan THR.

"Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR," kata Ida dalam keterangan tertulis, Jumat (7/5/2021).

Ida mengungkap Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kemnaker mencatat adanya 1.569 laporan yang masuk dalam kurun waktu 20 April hingga 6 Mei 2021. Jumlah tersebut terdiri dari 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.

Ia pun menyebutkan ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 di antaranya adalah ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, industri makanan dan minuman, dan lain-lain.

Lebih lanjut, Ida menjelaskan beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi COVID-19.

Langsung klik halaman selanjutnya, masih ada informasi yang penting soal THR.

Selanjutnya
Halaman
1 2