Biar RI Keluar dari Resesi, Pemerintah Diminta Lakukan Hal Ini

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Senin, 10 Mei 2021 20:45 WIB
Pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 masih memiliki tantangan besar. COVID-19 masih menjadi faktor ketidakpastian alias hantu pemulihan ekonomi.
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Pemerintah diminta lebih selektif dan kalkulatif dalam menjalankan kebijakan fiskal, termasuk insentif perpajakan. Ketua Badan Anggaran DPR RI, MH Said Abdullah mengungkapkan kebijakan fiskal harus benar-benar memiliki dampak untuk perekonomian nasional.

Said menyebutkan rencana insentif pajak terhadap ritel dan pariwisata untuk menggaet wisatawan mancanegara belum tepat.

"Industri ritel bahkan sebelum pandemi telah mengalami kontraksi karena pergeseran perilaku masyarakat yang memilih memanfaatkan e-commerce," kata dia dalam keterangannya, Senin (10/5/2021).

Said mengungkapkan di sektor pariwisata selama pandemi masih berlangsung, wisatawan mancanegara (wisman) lebih memilih menunda bepergian, sehingga iming-iming diskon tak akan mengundang minat wisatawan. Hal ini sesuai dengan laporan BPS kuartal I-2021, di mana kunjungan wisman ke Indonesia turun 16,33%.

Oleh karena itu, untuk menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi pada kuartal berikutnya, pemerintah fokus memberi insentif terhadap sektor-sektor yang secara kalkulatif mendongkrak pertumbuhan sekaligus menyerap lapangan kerja.

Misalnya, sektor pertanian, perikanan, migas serta industri makanan dan minuman yang seharusnya mendapatkan berbagai dukungan kebijakan fiskal berkelanjutan.

"Selain menopang tenaga kerja besar, sektor-sektor tersebut terbukti mampu tumbuh dengan tertatih dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi," ujar dia.

Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Said mendorong pemerintah memperluas basis ekspor termasuk negara tujuan ekspor agar tidak terkonsentrasi di kawasan Asia Timur dan Tenggara. Momentum pertumbuhan Amerika Serikat (AS) dan sebagian negara di Eropa bisa menjadi alternatif kawasan tujuan ekspor, termasuk Timur Tengah.

Ironisnya, selama dua dekade terakhir, kualitas komoditas ekspor Indonesia masih belum mengalami perbaikan. "Pada kuartal I-2021 pertumbuhan ekspor dan jasa mencapai 6,74%, sedangkan kontribusi ekspor terhadap PDB hanya mencapai 19,18%," terangnya.

Lebih jauh, ia meminta pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas intervensi berbagai program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli rumah tangga miskin.

Selanjutnya
Halaman
1 2

Tag Terpopuler