Pemerintah Hemat Anggaran, Kenapa Gaji ke-13 PNS yang Dipotong?

Soraya Novika - detikFinance
Senin, 24 Mei 2021 18:25 WIB
Infografis dinas luar kota PNS
Foto: Tim Infografis detikcom
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan surat bernomor: S-408/MK.02/2021 mengenai penghematan belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun anggaran 2021. Surat tersebut berisi tujuh poin penting yang disampaikan sehubungan dengan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta peraturan pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2021 tentang THR dan Gaji ke-13 kepada ASN, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.

Dalam tujuh poin penting itu, pemerintah meminta adanya penghematan belanja dari alokasi tunjangan kinerja (tukin) THR dan gaji ke-13. Artinya, besaran gaji ke-13 yang diterima PNS tahun ini tidak akan sebesar normalnya yang meliputi tukin.

Dari sekian banyak belanja pemerintah, kenapa belanja pegawai tepatnya tukin gaji ke-13 PNS yang dipotong pemerintah?

Menurut pandangan Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet pemotongan belanja pegawai tersebut relatif lebih mudah buat pemerintah ketimbang memotong belanja lainnya.

"Kalau belanja modal itu prosesnya panjang, bisa saja sudah masuk kontraknya, sehingga pemerintah agak kesulitan untuk melakukan penghematan dari pos belanja modal. Jadi secara sederhana kenapa belanja pegawai yang disasar karena ini yang relatif lebih mudah dilakukan oleh pemerintah untuk efisiensi dan realokasi," ujar Yusuf kepada detikcom, Senin (24/5/2021).

Hal serupa disampaikan oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira. Menurut Bhima, memotong belanja pegawai lebih minim penolakan dari publik ketimbang pemotongan belanja lainnya.

"Karena relatif dampak penolakannya kecil dibanding misalnya mencabut subsidi BBM atau listrik. Ini lebih ke pertimbangan politis," katanya.

Demikian pula pemerintah pasti enggan memotong belanja untuk proyek infrastruktur, sebab ada image rezim yang harus dijaga.

"Termasuk menunda proyek infrastruktur harusnya bisa tapi kan sulit. Infrastruktur bukan soal menangani masalah konektivitas tapi juga branding atau image keberhasilan rezim," ucapnya.

(dna/dna)