BLT UMKM Tahap 2 Sasar 3 Juta Pelaku Usaha Mikro, Ini Jadwalnya

Khoirul Anam - detikFinance
Jumat, 23 Jul 2021 17:15 WIB
Rincian Bantuan PPKM Darurat dari Uang Tunai hingga Sembako
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Kementerian Koperasi dan UKM kembali menyalurkan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahap dua dalam merespons kebijakan PPKM Level 4 yang bertujuan untuk menekan penyebaran COVID-19. Bantuan ditargetkan tersalur kepada total 3 juta pelaku usaha mikro hingga September 2021.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan rencana penyaluran BPUM tahap dua akan dibagi dalam tiga waktu, yakni sampai akhir Juli 2021 sebanyak 1,5 juta pelaku usaha mikro, Agustus sebanyak 1 juta pelaku usaha mikro, dan September untuk 500.000 pelaku usaha mikro.

"Secara total akan disalurkan kepada 3 juta pelaku usaha mikro yang beberapa di antaranya masih dalam proses migrasi dan cleansing. Jadi jumlahnya keseluruhan Rp 3,6 triliun," kata Teten dalam keterangan tertulis, Jumat (23/7/2021).

Ia mengatakan anggaran BPUM pada 2021 tercatat sebesar Rp 11,76 triliun untuk 9,8 juta pelaku usaha dengan nilai bantuan sebesar masing-masing Rp 1,2 juta. Adapun saat ini telah dituangkan ke dalam DIPA dan telah direalisasikan 100%.

"Sementara anggaran sebesar Rp 3,6 triliun untuk 3 juta pelaku usaha mikro dengan nilai bantuan sebesar masing-masing Rp 1,2 juta telah diusulkan alokasinya oleh Menteri Koperasi dan UKM kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor: 41/M.KUKM/V/2021," katanya.

Teten mengatakan saat ini telah diterbitkan surat DJA (KemKeu) No. S-451/AG/AG.3/2021 tentang Pengesahan Revisi Anggaran pada KemKUKM TA 2021 (Revisi ke-4) dan DIPA telah selesai dan diterbitkan.

Sebagai informasi, BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro agar tetap dapat menjalankan usahanya di tengah pandemi COVID-19 dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tidak sedang menjadi nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pelaku usaha mikro terlebih dahulu diusulkan oleh dinas kabupaten/kota melalui provinsi dan harus memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan NIB/surat keterangan usaha dari kepala desa/kelurahan. Sementara itu, BPUM disalurkan melalui BNI, BRI, dan BPD.

(akd/hns)