Warga Pesisir Mulai Ikuti Vaksinasi COVID-19, 30 Ribu Vaksin Disiapkan

Ia menambahkan, kolaborasi percepatan vaksinasi untuk ketahanan bangsa ini juga mendorong agar vaksinasi Covid-19 dilakukan dengan metode jemput bola. Hal itu seperti yang dilakukan BPP HIPMI dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam hal ini masyarakat di Jakarta Utara.

"Kita berkoordinasi dengan panitia dan Pemprov DKI Jakarta mengusulkan untuk menjemput bola orang-orang yang tidak mempunyai NIK, agar segera dibuatkan KTP yang mana sesuai persyaratannya ada di Dukcapil. Maka setelah ada KTP, baru kita berani melayani karena yang kita layani adalah yang terdata dan mempunyai KTP," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut nelayan termasuk komunitas masyarakat yang aktif melakukan kegiatan di luar rumah selama pandemi Covid-19 berlangsung. Sehingga edukasi hingga vaksinasi yang masif kepada masyarakat nelayan perlu dilakukan, sebab produktivitas mereka menopang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Upaya pencegahan di kampung-kampung nelayan seperti penyuntikan vaksin, penyemprotan disinfektan, tes massal, pembagian masker, dan sebagainya akan sangat bermanfaat untuk melindungi nelayan agar tetap bisa berkegiatan mencari ikan dan menjadi andalan dalam menopang kedaulatan pangan nasional," ujar Trenggono yang mewakili Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, KKP selama masa pandemi Covid-19 melakukan beberapa aksi untuk hadir di tengah masyarakat baik secara langsung maupun memberikan pelayanan percepatan dan kemudahan. Meliputi menggelar vaksinasi di sentra kelautan dan perikanan dengan menggandeng Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya memberikan stimulus ekonomi bagi nelayan seperti sembako dan bantuan yang mendukung produktivitas, di antaranya kapal perikanan dan alat penangkapan ikan. KKP juga melakukan pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan agar memiliki mata pencaharian alternatif.

"Ada juga fasilitas permodalan nelayan dari BLU LPMUKP, perbankan, dan Perum Pegadaian hingga meningkatkan pelayanan terkait perizinan sehingga usaha penangkapan ikan semakin efisien dan produktif," ucapnya.

Trenggono mengapresiasi langkah BPP HIPMI. Menurutnya, sinergi pemerintah dengan banyak pihak memang perlu dilakukan untuk mencapai target vaksinasi yang optimal. Dengan adanya program vaksinasi di pesisir utara Jakarta ini, dia juga optimis produktivitas sektor perikanan yang nilainya mencapai Rp 30 triliun per tahun dari kawasan tersebut bisa terjaga bahkan meningkat.

"Jadi kita kalau sudah vaksin 100 persen, insya Allah ekonomi akan tetap bisa bergerak dan Pak Menteri Investasi tidak akan sulit untuk memasarkan prospek investasi di sektor kelautan dan perikanan yang ada," ungkapnya.