Sri Mulyani Bicara Ancaman Ngeri Selain COVID-19, Butuh Rp 6.734 T

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 19 Okt 2021 19:30 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Foto: Eduardo Simorangkir

Meski begitu, pemerintah disebut sudah meluncurkan berbagai instrumen untuk pendanaan perubahan iklim. Salah satu yang dilakukan adalah menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan (global bonds) yang dananya dikucurkan untuk proyek-proyek ramah lingkungan.

"Kami juga menciptakan blended finance (skema pendanaan campuran), yakni sebuah skema yang membuat private sector, filantropi, dan institusi multilateral bisa bersama-sama berpatisipasi menurunkan emisi gas rumah kaca," tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah juga akan menerapkan pajak karbon pada 2022 mendatang seiring dengan ditetapkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) awal Oktober 2021 lalu.

Tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e). Pemerintah sudah berdiskusi secara intens dengan para industri sebelum menetapkan pajak karbon ini untuk mencari mekanisme yang tepat dalam pemungutan pajak supaya industri tidak terdampak negatif.

"Kami berdiskusi sangat detil dengan mereka karena kami tidak ingin membunuh mereka. Industri mengapresiasi langkah pemerintah, jadi seluruh bisnis di Indonesia melihat perubahan iklim sebagai kesempatan untuk bertransformasi," pungkasnya.



Simak Video "Ketar-ketir Ilmuwan Lihat Laporan Terbaru soal Perubahan Iklim"
[Gambas:Video 20detik]

(aid/ara)