Solusi BUMN Sakit, Waket MPR: Perbaikan Manajemen, Bukan Suntikan Dana

Yudistira Imandiar - detikFinance
Rabu, 20 Okt 2021 11:40 WIB
Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan, Wakil Ketua Umum DPP Demokrat, Agus Hermanto dan Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono melakukan jumpa pers di ruang Fraksi PD gedung DPR,  Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2015). Konpers tersebut  mengenai permasalahan KPK dan Polri.
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mendesak pemerintah untuk mengaudit seluruh BUMN bermasalah yang menjadi penerima modal PMN. Syarief menekankan perintah Presiden Joko Widodo untuk membubarkan BUMN sakit harus ditindaklanjuti dengan serius.

"Selama ini, BUMN-BUMN selalu disuntik dengan dana PMN setiap kali sakit. Lalu, Presiden menyebut bahwa BUMN terlalu keenakan padahal Pemerintah-lah yang menyuntikkan dana," cetus Syarief dalam keterangannya, Rabu (20/10/2021).

Syarief menyebut suntikan dana terhadap BUMN yang bermasalah juga belum menyelesaikan persoalan dari berbagai BUMN. Sebab, menurutnya manajemen BUMN yang harus diperbaiki agar dapat memperbaiki kinerja.

"Persoalan utama BUMN itu terletak pada manajemen pengelolaannya sehingga BUMN tersebut tidak untung dan malah merugi. Sehingga, solusinya adalah perbaikan manajemen, bukan suntikan dana setiap merugi," tegas Syarief.

"BUMN-BUMN yang disuntik dana tersebut masih terus merugi karena memang manajemennya yang buruk sehingga tidak mampu mengelola BUMN dengan baik," imbuhnya.

Syarief menyoroti beberapa BUMN yang bermasalah meski sudah disuntik PMN, seperti PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, Perum Bulog, hingga Garuda Indonesia yang kini semakin bermasalah dan bahkan berpotensi dipailitkan berdasarkan pernyataan Wakil Menteri BUMN. Terkait hal ini, Syarief mendorong Pemerintah untuk melakukan audit terhadap seluruh BUMN yang bermasalah.

"Pemerintah harus melakukan audit total terhadap BUMN-BUMN khususnya yang sudah pernah dapat suntikan dana pemerintah yang ada sehingga dapat memilah BUMN yang baik dan bermasalah," jelas Syarief.

Ia menyebut jumlah BUMN beserta anak dan cucunya sudah terlalu banyak. Hal itu dinilai Syarief membuat BUMN tidak terkelola dengan baik.

"Pemerintah perlu untuk melakukan audit hingga restrukturisasi sehingga BUMN-BUMN tersebut dapat berkontribusi terhadap pemasukan negara, bukan malah merugikan negara," urai Syarief.

(akd/hns)