Ahok dan Polemik Borok BUMN

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Kamis, 02 Des 2021 21:00 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meluncurkan buku Panggil Saya BTP di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Pernyataan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengenai borok BUMN menimbulkan polemik. Ahok bahkan sampai disindir oleh Staf Khusus BUMN Arya Sinulingga.

Arya menyindir Ahok agar sebagai komisaris utama jangan merasa menjadi direktur utama. Apa yang disampaikan Ahok juga menurutnya sudah diperhatikan oleh Kementerian BUMN.

Meski begitu, apa yang dilakukan Ahok justru dibela aktivis hukum dan HAM Haris Azhar. Dia berpendapat sebetulnya apa yang dilakukan Ahok sudah benar. Dia mengatakan tugas komisaris memang mengawasi apa yang salah pada perusahaan.

"Kritik Ahok dalam situasi ini, menurut saya bukan soal jabatan komisaris maupun dirut. Kalau Dirut Pertamina terjebak dan terkunci oleh Menteri BUMN, saya pikir itu tugasnya komisaris. Sudah benar apa yang Ahok bicarakan," ujar Haris dalam keterangannya, Kamis (2/12/2021).

Atas komentar yang dilontarkan Arya, Haris melihat hal itu mengindikasikan gaya pemerintah saat ini yang sulit menerima masukan atau fakta-fakta yang ada di lapangan.

Dia bilang kalau gaya seperti ini tetap dilanjutkan maka akan terus menimbulkan gelombang kritik. Bahkan dari dalam lingkungan pemerintah sendiri.

"Gaya rezim ini, cepat atau lambat akan memunculkan protes dan kritik dari banyak pihak, termasuk dari dalam lingkungan pemerintahan sendiri," ujar Haris.

Meski begitu, ada juga yang pihak yang tidak membela Ahok dan cenderung menyalahkan apa yang dilakukan Ahok. Serikat Pekerja BUMN meminta Ahok lebih baik tidak mengeluarkan pernyataan yang membuat gaduh karena menyebut banyak kontrak BUMN bermasalah. Ahok diminta fokus urus Pertamina saja.

"Nggak perlu gaduh dalam melakukan pengelolaan BUMN. Kerja saja di tempat di mana ditugaskan yaitu di Pertamina, jangan ngurusin yang sudah jadi urusan Komisaris & direksi BUMN lainnya, itu baru profesional namanya," kata Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Arief Poyuono dalam keterangannya.

Menteri BUMN Erick Thohir sendiri sudah merespons pernyataan Ahok. Dia meminta Ahok juga memelototi Pertamina. Menurutnya masalah banyak borok BUMN sudah dilakukan perbaikan-perbaikan, hal tersebut juga dia sebut telah diperhatikan sejak 2019-2020 di awal menjabat sebagai Menteri BUMN.

"Tolong di-review yang ada di Pertamina, seperti saya juga mereview keseluruhan BUMN," kata Erick saat ditemui wartawan di Kementerian BUMN, Rabu (1/12/2021).

Lalu seperti apa sih duduk perkara sampai-sampai komentar Ahok jadi polemik?

Awalnya, dalam sebuah video di akun YouTube pribadinya, Ahok membeberkan borok BUMN. Menurutnya, banyak kontrak BUMN bermasalah. Kondisi itu terjadi juga di Pertamina.

"Banyak kontrak di BUMN yang sangat merugikan BUMN juga, termasuk Pertamina. Itu yang saya marah, ini lagi kita koreksi nih. Kenapa kontrak-kontrak ini menguntungkan pihak lain?" ungkap Ahok.

Ahok pun menduga, BUMN itu berlindung pada oknum di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Itu mens rea-nya ada. Mungkin anda terlindungi oknum BPK, tidak ada kerugian kali atau dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Tapi, kalau saya, pasti anda saya proses," kata Ahok.

Nah apa yang dibeberkan Ahok ini pun dikomentari oleh Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Arya menyindir Ahok agar tidak merasa menjadi direktur utama. Mulanya, Arya bercerita jika apa yang disampaikan Ahok telah lama banyak disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Harusnya beliau lihat juga bahwa apa yang diomongkan beliau itu udah lama diomongkan Pak Erick Thohir. Mulai dari urusan bahwa jangan sampai project-project itu jadi bancakan korupsi, bahwa BUMN itu adalah perusahaan milik negara. Kemudian juga kalaupun ada kerja sama dengan BUMN harus win-win solution, tidak boleh ada yang dirugikan. Itu semua itu udah dibicarakan oleh Pak Erick jauh-jauh hari," kata Arya kepada media, Minggu (28/11/2021).

Dia menjelaskan, Kementerian BUMN telah memiliki 5 program transformasi BUMN. Arya mengatakan, Ahok harusnya mengetahui hal tersebut. Program ini, kata dia, dijalankan oleh semua BUMN.

Arya mengaku bingung jika Ahok tak memahami 5 program transformasi ini. Sebagai komisaris utama, Ahok harusnya menjadikan program tersebut sebagai acuan. Lantas, Arya mengingatkan Ahok agar sebagai komisaris utama tidak merasa sebagai direktur utama.

"Dan itu harusnya diterapkan juga di Pertamina 5 transformasi itu. Dan beliau kan sebagai komut harus membicarakan itu juga di sesama komisaris, di dewan komisaris. Jangan sampai Pak Ahok ini di Pertamina juga menjadi komisaris merasa direktur gitu. Komut merasa dirut itu jangan, harus tahu batasan-batasannya," papar Arya.

(hal/fdl)