UU Cipta Kerja Masih Dipakai Pemerintah, Buruh Ngadu ke Luar Negeri

Trio Hamdani - detikFinance
Jumat, 03 Des 2021 16:47 WIB
Sejumlah buruh yang tergabung dalam KSPI melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (29/12). Dalam aksi tersebut mereka menolak UU Omnibus Law atau Cipta Kerja yang dilakukan serentak di 18 daerah Indonesia.
Ilustrasi/Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengadu ke luar negeri lantaran pemerintah masih menjalankan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. KSPI meyakini keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan UU Ciptaker tidak berlaku sampai pemerintah melakukan perbaikan paling lambat dua tahun.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan setidaknya ada 3 lembaga internasional yang menjadi tempat mengadu massa buruh, yakni Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC), dan IndustriALL Global Union.

"Saya sudah berhubungan dengan ILO karena saya adalah anggota pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-bangsa/PBB, berkantor di Jenewa yaitu ILO Governing Body. Saya sudah mengirim surat secara resmi sebagai ILO Governing Body, menjelaskan sikap KSPI dan serikat-serikat buruh lain yang didukung Partai Buruh tentang hasil keputusan MK tersebut," kata dia dalam konferensi pers virtual, Jumat (3/12/2021).

Kepada ITUC yang berkantor di Brussel, Belgia, pihaknya juga sudah mengirim surat. Demikian pula kepada IndustriALL Global Union.

"IndustriALL Global Union, yaitu federasi serikat buruh sedunia, yang bergabung industri metal, tekstil, garmen, sepatu, kimia, energi, pertambangan yang jumlah anggotanya adalah 57 juta orang. Sedangkan ITUC yang di Brussel, Belgia jumlah anggotanya adalah 270 juta orang di seluruh dunia," jelasnya.

Lanjut Said, pihaknya akan melakukan kampanye internasional mengenai sikap serikat buruh terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi. Kata dia berdasarkan keputusan MK maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan cacat formil.

KSPI menilai pemerintah tidak taat kepada keputusan MK mengenai UU Cipta Kerja. Pihaknya sudah berkonsultasi dengan sejumlah ahli hukum tata negara.

"Inkonstitusional bersyarat artinya adalah Undang-undang Cipta Kerja tidak berlaku atau inkonstitusional sampai dipenuhinya syarat-syarat yang disampaikan oleh MK. Kami memandang ada dua syarat, yaitu syarat perbaikan formal bukan isi pasal, karena isi pasal atau material dari Undang-undang Cipta Kerja oleh MK dinyatakan sudah kehilangan objek hukum, tidak berlaku lagi," ujar Said.

Jadi, lanjut dia, yang akan diperbaiki adalah prosedur peraturan pembuatan undang-undangnya, bukan isinya. Dia menjelaskan isinya sudah dinyatakan kehilangan objek hukum atau tidak berlaku.

"Inkonstitusional bersyarat yang kedua menurut pemahaman kami setelah berkomunikasi dan berdiskusi dengan ahli hukum tata negara tersebut adalah amar putusan MK nomor 4 tetap berlaku tapi nomor 5, nomor 6, nomor 7 itu adalah persyaratannya, yaitu 2 tahun tadi harus diperbaiki prosedurnya, dan pada amar keputusan nomor 7 menyatakan menangguhkan kebijakan/tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dan tidak boleh menerbitkan peraturan yang baru," paparnya.

"Jelas ya, jadi peraturan-peraturan yang sudah ada, menurut KSPI, serikat buruh lainnya, dan Partai Buruh sudah tidak boleh digunakan atau ditangguhkan atau ditunda hingga dipenuhinya syarat yang disebut dengan inkonstitusional bersyarat," sambung Said.

KSPI menuding pemerintah telah mengabaikan keputusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil.

"Artinya cacat formil berarti prosedur undang-undang tersebut sudah cacat dan Undang-undang Cipta kerja secara bersyarat dinyatakan tidak berlaku lagi, materiilnya atau isi pasal-pasal," tambahnya.

(toy/eds)