Sentil Belanja Daerah, Sri Mulyani: Istilah Presiden Uangnya Diecer-ecer

Trio Hamdani - detikFinance
Selasa, 07 Des 2021 15:54 WIB
Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo menghadiri peluncuran Badan Layanan Umum (BLU) Expo 2021 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (16/11/2021). Mengusung tema “BLU Berstrategi Pulihkan Ekonomi” kegiatan tersebut diselenggarakan pada 16-18 November 2021.
Foto: Kemenparekraf
Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja daerah belum fokus dan efisien. Dia menyebut program dan kegiatan di daerah banyak tapi kecil-kecil sehingga tidak berdampak besar bagi masyarakat.

Setidaknya terdapat 29.623 jenis program dan 263.135 jenis kegiatan di daerah. Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan pola eksekusi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih business as usual atau biasa-biasa saja, dan selalu tertumpu di triwulan IV sehingga mendorong adanya dana nganggur (idle cash) di daerah.

"Kita lihat saat ini di daerah ada 29.623 jenis program dan 263.135 jenis kegiatan yang didanai oleh APBD. Makanya terjadi kegiatan yang sangat kecil-kecil yang dampaknya sangat minimal, atau bahkan tidak dirasakan atau kalau istilah Bapak Presiden uangnya diecer-ecer," kata dia dalam konferensi pers yang ditayangkan melalui saluran YouTube Kementerian Keuangan, Selasa (7/12/2021).

Ketika menyampaikan tanggapan atas Rancangan Undang-undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD), dia juga menyoroti beberapa kelemahan lainnya terkait penggunaan APBD.

Permasalahan yang dimaksud adalah pemanfaatan pembiayaan daerah yang terbatas, sehingga membatasi akselerasi pembangunan di daerah. Kemudian sinergi dan gerak langkah kebijakan APBN dan APBD masih belum berjalan maksimal sehingga perlu terus diperkuat untuk dapat menjaga kesinambungan fiskal.

Selanjutnya peningkatan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Rp 528 triliun di tahun 2013 menjadi Rp 795 triliun di tahun 2021 yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh daerah, hal itu dapat dilihat dari pemanfaatan DAU yang masih didominasi belanja pegawai sebesar 64,8% dan DAK yang menjadi salah satu sumber utama belanja modal di daerah.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu juga menyebut kemampuan daerah masih rendah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana selama 3 tahun terakhir, porsi PAD terhadap APBD masih di kisaran 24,7%.

"Hal-hal tersebut telah berdampak pada capaian output dan outcome pembangunan yang belum optimal dan timpang di daerah," tambahnya.

(toy/eds)