Ramalan Ekonomi RI 2022 Versi BPKN, Bakal Positif?

Ramalan Ekonomi RI 2022 Versi BPKN, Bakal Positif?

Elsa Azzahra - detikFinance
Senin, 20 Des 2021 15:23 WIB
Ketua BPKN Rizal E Halim
Foto: Ketua BPKN Rizal E Halim (Istimewa/BPKN)
Jakarta -

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN-RI) Rizal E Halim, memproyeksikan ekonomi global akan tumbuh sebesar 4 persen pada tahun 2022, menurun jika dibandingkan dari proyeksi sebelumnya pada tahun 2021 tumbuh sebesar 5,1 - 5,6 persen.

Untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 sebesar 4 - 4,1 persen. Angka ini tentunya lebih baik dari tahun 2021 yang diperkirakan tumbuh sebesar 3,5 - 3,7 persen, menurutnya angka ini tentunya berkebalikan engan proyeksi ekonomi global yang diprediksi menurun, dikarenakan ekonomi negara maju sedang tertekan seperti Amerika, Eropa, Jepang, China.

Tentunya dengan menurunya kasus COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang masih berjalan akan berpotensi menjadi momentum akselerasi kebangkitan ekonomi Indonesia. hal ini dapat dilihat dari stabilitas indikator makro yang ada saat ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rizal menyampaikan kondisi ini didasarkan dinamika dalam penanganan COVID-19 dan dampaknya yang begitu luas, juga tantangan struktural yang masih harus kita atasi di dalam perekonomian saat ini, maka strategi ke depan dalam kebijakan fiskal harus bersifat adaptif, antisipatif, responsif, namun pragmatis, dan fokus pada tercapainya tujuan jangka panjang.

Tentunya sinyal-sinyal ekonomi Indonesia bergerak positif terlihat dari keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi terus menguat sejalan dengan membaiknya mobilitas masyarakat.

ADVERTISEMENT

Hal ini tercermin dari survey Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) Oktober 2021 , tercatat sebesar 113,4, meningkat dari 95,5 pada bulan September 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir November 2021 meningkat sebesar 145,9 miliar dolar AS.

"Saya melihat cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan III 2021 juga mencatat surplus pada triwulan III 2021 10,7 miliar dolar AS," ujar Rizal.

Bersambung ke halaman selanjutnya.

Rizal menambahkan, data pengangguran di Indonesia ada sebanyak 9,1 juta orang per Agustus 2021. Jumlah itu turun sekitar 670.000 orang dari posisi per Agustus 2020 yang mencapai 9,77 juta orang.

"Pada November 2021 terjadi peningkatan inflasi sebesar 0,37 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), Secara tahunan, tingkat inflasi pada periode tersebut tercatat mencapai 1,75 persen (year-on-year/yoy) ini merupakan inflasi tertinggi sepanjang 2021, hal ini relatif stabil tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi, boleh
dikatakan pengendalian inflasi tahun ini sudah diKelola dengan baik," katanya.

"Jika bicara kenaikan inflasi, berarti antara supply dan demand, lebih tinggi demand-nya sehingga terjadi kenaikan harga. Jadi bisa disimpulkan faktor permintaan lebih dominan yang mempengaruhi inflasi pada November 2021,hal tersebut mencerminkan daya beli masyarakat sudah berangsur pulih" tegas rizal.

Rizal menjelaskan Selama tahun 2021, BPKN-RI mencatat 7.021 pengaduan sejak 2017 - 9 Desember 2021 yang didominasi oleh Pengaduan Jasa Keuangan, E-commerce dan perumahan. Sedangkan sejak tahun 2005 - 2021 BPKN-RI telah mengirimkan 210 rekomendasi kepada kementerian/lembaga, namun hanya 48
kementerian/Lembaga yang sudah merespon rekomendasi BPKN-RI.

"Banyaknya pengaduan ini, menjadi catatan karena BPKN-RI bukan Lembaga yang memiliki kewenangan menangani kasus, tetapi melihat trend pengaduan yang selalu
meningkat menjadi ekspektasi masyarakat sebagai Lembaga yang dipercaya untuk mengadukan permasalahan yang dialami Konsumen. Tentunya ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan juga pelaku usaha agar membuat market trust semakin baik pada 2022," papar rizal.

Rizal menuturkan, BPKN-RI berharap pada tahun 2022 market lebih trust terhadap berbagai institusi yang ada di pasar. koordinasi lintas sektoral juga berjalan dengan baik efisien dan efektif seperti yang diharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Hide Ads