Hadapi Omnibus Law, Buruh KSPSI Mau Bikin Langkah Baru

ADVERTISEMENT

Hadapi Omnibus Law, Buruh KSPSI Mau Bikin Langkah Baru

Aulia Damayanti - detikFinance
Sabtu, 15 Jan 2022 08:47 WIB
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memperingati HUT ke-42 dengan melakukan gerak jalan santai dan kampanye sosial bertema Save Indonesian Workers from Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Gerak jalan santai itu juga dihadiri Ketua Umum DPP KSPI Yorrys Raweyai dan OC Kaligis, Minggu (22/2/2015).
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Jelang Kongres Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) bulan Februari 2022, beberapa DPD KSPSI Sepakat untuk diadakan perubahan organisasi pekerja terbesar di Indonesia. Para pengurus DPD merasa bahwa KSPSI saat ini seolah mati suri.

Hal ini terungkap saat diadakannya konsolidasi beberapa DPD di Provinsi Bali. Hadir dalam konsolidasi wilayah ini Ketua DPD Bali, Ketua DPD Banten, Ketua DPD Jogja dan beberapa pengurus pusat DPP KSPSI.

"Kami ingin ada perubahan di KSPSI. Ini juga mendapat dukungan dari teman-teman lain. Karena dalam organsiasi pekerja ini kita harus mengabdi dan berjuang untuk pekerja, makanya kita dorong perubahan agar KSPSI ke depannya bisa berjalan dengan baik," kata Ketua DPD Bali, Wayan Madra dikutip Sabtu (15/1/2021).

Apalagi kata Wayan, KSPSI ini adalah organisasi pekerja pertama yang hadir dan terbesar di Indonesia sejak 1965. Meskipun dari awal sudah ada perubahan besar, tapi sudah saatnya sekarang bisa berubah menjadi lebih baik lagi.

"Bisa dikatakan saya adalah saksi sejarah terbentuknya KSPSI ini. Oleh karena itu saya mendorong adanya perubahan besar untuk kepengurusan ke depan," tegas Wayan.

Perubahan besar menurut Wayan adalah dengan diadakannya Kongres yang sudah 2 tahun tidak ada kejelasan. Apalagi katanya, kepemimpinan sebelumnya periode 2014, tidak pernah ada komunikasi bahkan tidak ada respon.

"Kita saat ini adem ayem, kami dari Bali telah berkomunikasi dengan beberapa DPD di berbagai provinsi menginginkan adanya perubahan. Kita di Bali ada 9 DPC saya yakin kompak untuk perubahan," tegasnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua DPD KSPSI Yogyakarta, Ruswadi. Menurutnya, sejak berakhirnya kepengurusan 2019 lalu, Yogya adalah salah satu DPD yang meminta agar segera dilakukan Kongres.

"Seiring dengan molornya kongres, saya melihat bahwa kepengurusan di pusat sudah tidak sehat. Bahkan kepedulian Ketua Umum kepada para DPD khususnya Jogja tidak ada sama sekali," kata Ruswadi.

Perubahan besar ini kata Ruswadi juga dibarengi dengan perbaikan kepengurusan. Agar organisasi ini bisa berjalan dengan baik dan lebih memperhatikan para anggota di seluruh Indonesia.

"Selain kurang perhatian selama 7 tahun ini, sikap Ketua Umum dalam hal Omnibus Law juga sangat melukai kami di DPD DIY mungkin juga seluruh DPD. Kita sepakat jika tidak ada perubahan, maka kita akan menarik diri dari KSPSI," tegasnya seraya berharap ada perubahan besar khususnya di kepemimpinan.

Dalam kesempatan yang sama juga Ketua DPD KSPSI Banten, Dedi Sudarajat menginginkan adanya perubahan sekaligus perbaikan besar bagi organisasi KSPSI. Karena kata Dia, jika KSPSI seperti ini terus makan akan ditinggal oleh seluruh anggotanya.

"Momentum Kongres harus bisa dimanfaatkan oleh semuanya demi perubahan dan perbaikan. Kita butuh sosok yang bisa menahkodai organisasi ini untuk ke arah yang lebih baik," ujar Dedi.

Bahkan Dedi mengatakan jika kondisi ini tidak segera disikapi dengan cepat. KSPSI kata Dia bisa mati suri. "Kongres adalah cara cepat untuk bisa menyelamatkan KSPSI saat ini. Kita butuh sosok pemimpin yang mumpuni, yang bisa membawa perubahan besar," tandasnya.

(fdl/fdl)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT