Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyambut baik disetujuinya Pagu Indikatif Kemendag Tahun 2024 sebesar Rp 1,954 triliun oleh Komisi VI DPR RI. Dana tersebut bakal difokuskan untuk mendukung program prioritas nasional di tahun 2024.
Ia menjelaskan Pagu indikatif Kemendag tahun 2024 tersebut turun 16,13% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp 2,33 triliun. Hal tersebut diungkapkan olehnya saat rapat kerja (raker) yang berlangsung di Jakarta, Selasa (6/6).
"Saya mengapresiasi persetujuan yang diberikan Komisi VI DPR RI atas Pagu Indikatif Kemendag Tahun 2024," kata pria yang akrab disapa Zulhas dalam keterangan tertulis, Rabu (7/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan terkait keterbatasan pagu indikatif, pihaknya mengajukan penambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp 317 miliar.
"Usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS melalui surat Menteri Perdagangan Nomor PR.02.02/348/MDAG/SD/05/2023 tanggal 11 Mei 2023," ungkapnya.
"Pengajuan penambahan anggaran akan dialokasikan untuk pembangunan revitalisasi pasar rakyat, pusat jajanan kuliner dan cinderamata, pembangunan pusat promosi produk dalam negeri, penguatan peran promosi Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center, serta pengembangan ekspor jasa dan produk kreatif, produk primer, dan produk manufaktur," sambungnya.
Menurutnya, Komisi VI DPR meminta Kementerian Perdagangan untuk mengajukan penambahan anggaran untuk mendukung kegiatan prioritas seperti pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dan penguatan perwakilan perdagangan di luar negeri.
"Komisi VI DPR RI juga merekomendasikan penambahan anggaran tahun 2024 antara lain untuk pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dan penguatan Atdag/ITPC," jelasnya.
Terkait raker, ia turut menyampaikan sejumlah kegiatan prioritas yang disusun Kemendag untuk mendukung pencapaian prioritas nasional tahun 2024.
Kegiatan prioritas tersebut pertama, yaitu untuk penguatan pasar dalam negeri Kemendag akan melakukan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, pembinaan dan pengembangan niaga elektronik/e-commerce, pengawasan kegiatan perdagangan dan edukasi konsumen, implementasi dan pemanfaatan sistem resi gudang (SRG), stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting, dan pengembangan pasar dalam negeri.
Lihat juga Video: Azmi Abubakar: Ada 'Darah' Tionghoa dalam Diri Saya
Untuk kegiatan prioritas kedua, yakni peningkatan ekspor nonmigas, melakukan misi dagang, pameran, promosi peningkatan ekspor ke luar negeri, perundingan dan ratifikasi perjanjian perdagangan internasional, serta memfasilitasi pelayanan perizinan dan fasilitasi ekspor-impor.
"Ketiga, untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perdagangan, Kemendag mengembangkan SDM yang meliputi vokasi kemetrologian dan pelatihan ekspor dan SDM perdagangan," jelasnya.
Realisasi Anggaran 2022 dan Semester I 2023
Terkait evaluasi kinerja anggaran, Mendag Zulkifli Hasan menyampaikan, realisasi anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2022 sebesar Rp 2,08 triliun atau 96,89% dari total pagu Rp 2,144 triliun.
"Realisasi anggaran tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2021 sebesar 95,04%," ungkapnya.
Sementara untuk 2023, realisasi anggaran Kementerian Perdagangan per tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp 978,25 miliar atau 41,97% dari total pagu Kemendag.
"Komisi VI DPR RI juga meminta Kemendag untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan mempercepat realisasi anggaran tahun 2023, sehingga sasaran program dapat tercapai secara maksimal," tutupnya.
Sebagai informasi tambahan, Besaran pagu indikatif tersebut berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-287/MK.02/2023 dan Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 perihal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024.
(akn/ega)