Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai perekonomian nasional pada triwulan III-2025 tetap kuat di atas 5%. Namun menurutnya pertumbuhan ekonomi ini belum disertai dengan pemerataan antar-komponen.
Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya, pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III 5,04% (yoy). Pertumbuhan ini ditopang oleh permintaan domestik, kinerja ekspor yang menguat, serta mulai pulihnya belanja pemerintah.
Namun secara kuartalan, sejumlah indikator menunjukkan perlambatan termasuk konsumsi rumah tangga yang mengalami kontraksi 0,56% (q-to-q). Menurutnya pola ini menunjukkan bagaimana perekonomian Indonesia sedang berada dalam fase menjaga momentum, bukan akselerasi penuh.
"Pertumbuhan 5% memang solid, tetapi fondasi ekspansinya belum merata. Konsumsi masih melambat dan pemerintah perlu memastikan bahwa dorongan fiskal bekerja lebih awal dan lebih efektif," kata Misbakhun dalam keterangan resminya, Sabtu (28/11/2025).
Lebih lanjut, Misbakhun menyoroti penguatan ekspor sebagai sinyal positif dari upaya pemerintah memperdalam hilirisasi industri. Data BPS menunjukkan ekspor barang dan jasa tumbuh kuat pada triwulan III, sejalan dengan meningkatnya kinerja subsektor industri pengolahan.
Indikasi lain datang dari data Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur yang berada di level 51,2 pada Oktober 2025, serta PMI-BI yang mencapai 51,66 yang menandakan aktivitas industri berada dalam fase ekspansi.
"Indikasi dari data perkembangan manufaktur menunjukkan bahwa hilirisasi mulai memberikan kontribusi terhadap nilai tambah ekspor, menandakan kebijakan hilirisasi mulai berbuah. Ini adalah arah yang tepat untuk mendorong pertumbuhan yang lebih berkualitas," tegasnya.
Ia menilai perbaikan di sektor industri perlu diperdalam agar manfaat pertumbuhan semakin merata. Belum lagi dengan adanya pertumbuhan di sektor industri, penciptaan lapangan kerja baru dapat semakin besar.
"Pertumbuhan berkualitas adalah pertumbuhan yang memberi pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Karena itu, kebijakan hilirisasi perlu diperdalam untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan formal bagi seluruh lapisan masyarakat," tutup Misbakhun.
(igo/ara)