PT Pupuk Indonesia (Persero) kembali masuk dalam daftar 'Most Trusted Company' versi Corporate Governance Perception Index (CGPI) Awarding Indonesia Trusted Company 2025 yang digelar di Jakarta, baru-baru ini. Predikat tertinggi ini diberikan karena Pupuk Indonesia dinilai berhasil mengoptimalkan digitalisasi dalam implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
Direktur Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia, Ninis Kesuma Adriani, menyampaikan pemerintah melalui Perpres 6/2025 melakukan banyak transformasi pada tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi. Pemerintah juga menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) hingga 20%, langkah yang baru pertama kali dilakukan dalam sejarah.
"Dengan digitalisasi, Pupuk Indonesia sebagai operator regulasi dapat melaksanakan perubahan-perubahan tata kelola pupuk bersubsidi dengan cepat dan akurat, sehingga petani semakin mudah mendapatkan akses pupuk bersubsidi," ujar Ninis, dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12/2025).
"Dampak paling nyata, pupuk bersubsidi sudah bisa ditebus per tanggal 1 Januari. Petani di seluruh Indonesia juga sudah bisa menebus pupuk dengan harga lebih murah sejak HET terbaru diberlakukan tepat pada tanggal 22 Oktober 2025," tambahnya.
Salah satu aplikasi digital yang dijalankan Pupuk Indonesia dalam penerapan Perpres 6/2025 adalah iPubers. Kehadirannya menjadi terobosan penting untuk memperkuat akuntabilitas tata kelola penyaluran pupuk, sekaligus meningkatkan kualitas layanan bagi petani.
iPubers merupakan platform digital yang berfungsi memantau, mencatat, dan mengatur distribusi pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia. Sistem ini dikembangkan sebagai jawaban atas kebutuhan pengawasan yang lebih modern dan transparan, sehingga proses distribusi tidak lagi bergantung pada pencatatan manual.
Dalam implementasinya, iPubers terbukti mampu memastikan penyaluran pupuk tepat sasaran kepada petani yang berhak, meningkatkan transparansi di setiap tahap distribusi, serta mempercepat proses verifikasi dan penebusan pupuk. Platform ini juga membantu pemerintah dan Pupuk Indonesia menjaga ketersediaan stok di lapangan secara lebih akurat dan real time.
"Pemerintah dan Pupuk Indonesia juga dapat memantau data penyaluran kapan saja tanpa harus menunggu laporan manual. Semua informasi tercatat jelas, sehingga praktik penyelewengan atau peredaran pupuk bersubsidi di luar sasaran juga dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan iPubers, distribusi pupuk subsidi menjadi lebih transparan, akuntabel, dan mudah diawasi oleh seluruh pihak terkait," jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan Pupuk Indonesia terus melakukan peningkatan melalui digitalisasi untuk mengoptimalkan penerapan Good Corporate Governance (GCG). Salah satunya dengan menciptakan Sistem Informasi Aplikasi Penilaian (SIAP) GCG, yang berfungsi mendukung pelaksanaan assessment dan self-assessment GCG secara lebih terstruktur dan transparan.
Selain itu, Pupuk Indonesia juga menerapkan aplikasi Gratifikasi Online milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengelola seluruh bentuk penerimaan, penolakan, maupun pemberian gratifikasi di lingkungan perusahaan.
Pupuk Indonesia juga memiliki aplikasi Pengendalian Risiko (PRISMA) yang digunakan untuk memetakan, mengukur, dan mengelola risiko dalam proses bisnis dan transaksi perusahaan. Upaya tersebut dilengkapi dengan penerapan Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301:2021 melalui aplikasi COMPOS (Compliance Management Online System).
Selanjutnya, Pupuk Indonesia turut memperkuat penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Pelaporan Harta Kekayaan Karyawan (e-LHKPN), serta program Pengelolaan Benturan Kepentingan (PIONIR) yang diwujudkan melalui penandatanganan pakta integritas tahunan sebagai bentuk komitmen terhadap Pedoman dan Perilaku Perusahaan.
Sebagai pelengkap, Pupuk Indonesia juga mengimplementasikan Whistleblowing System (WBS) yang terintegrasi dengan KPK dan didukung oleh kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan perlindungan pelapor serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan.
"Pupuk Indonesia selalu mendukung upaya Pemerintah dalam menyempurnakan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi dengan berkomitmen terhadap Governance dan Compliance di setiap lini bisnis sehingga terwujud ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan," ujarnya.
Sebagai informasi, CGPI Awarding Indonesia Trusted Company 2025 merupakan ajang penghargaan yang diberikan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) bersama Majalah SWA bagi perusahaan-perusahaan yang konsisten menerapkan praktik GCG serta berkomitmen menjaga keberlanjutan bisnisnya. Tahun ini, ajang tersebut diikuti oleh 52 perusahaan.
Selain Pupuk Indonesia, sejumlah anak usaha juga meraih penghargaan serupa, yakni Pupuk Kalimantan Timur dan Pupuk Sriwidjaja Palembang. Sementara itu, Pupuk Kujang turut dinobatkan sebagai 'Trusted Company'.
Simak Video "Video: Prabowo Turunkan Harga Pupuk Subsidi 20%"
(prf/ega)