.webp)
Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 210,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Anggaran tersebut melonjak signifikan dibanding alokasi di 2025 yang senilai Rp 144,6 triliun.
"Anggaran ketahanan pangan 2026 itu sekitar Rp 210,4 triliun. Jadi lebih naik lagi ya dibandingkan 2025," kata Direktur Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Tri Budhianto di Karawang, Jawa Barat, Selasa (9/12/2025).
Tri mengatakan peningkatan anggaran tersebut disiapkan untuk mendorong produktivitas pangan, stabilitas harga dan peningkatan kesejahteraan petani ataupun nelayan. Pada akhirnya target swasembada pangan diharapkan dapat tercapai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Anggaran 2026 memang semakin besar karena kita targetnya swasembada pangan. Secara ekosistemnya akan dibuat secara keseluruhan mulai dari hulu sampai hilir," imbuhnya.
Dari total anggaran Rp 210,4 triliun tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk produksi sebesar Rp 162,4 triliun. Pemanfaatannya antara lain untuk subsidi pupuk sebanyak 8,8 juta ton senilai Rp 46,9 triliun, lumbung pangan senilai Rp 23,7 triliun berupa cetak sawah dan optimasi lahan 550 ribu hektare (Ha).
Selanjutnya, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) pra-panen tanaman pangan sebanyak 42,3 ribu unit, pembangunan 15 bendungan, jaringan irigasi seluas 212 ribu Ha, serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air (SDA) senilai Rp 19,1 triliun.
Ada juga untuk pengembangan kawasan padi seluas 2,6 juta Ha, bantuan benih-indukan sebanyak 137,6 juta ekor, pembangunan 250 Kampung Nelayan Merah Putih Rp 5,5 triliun, pergaraman nasional seluas 1.000 Ha senilai Rp 1,2 triliun, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa untuk ketahanan pangan sebesar Rp 50,7 triliun.
Kemudian, untuk distribusi dan cadangan pangan sebesar Rp 27,8 triliun. Ini di antaranya untuk pengembangan pelabuhan perikanan terluar/berwawasan lingkungan 5 unit, pembangunan sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan, serta cadangan pangan melalui Bulog untuk beras dan gabah sebanyak 3 juta ton dengan nilai Rp 22,7 triliun.
Sementara itu, untuk sektor konsumsi dialokasikan Rp 6,2 triliun. Ini antara lain untuk bantuan kerawanan pangan bagi 15,5 ribu orang, gerakan pangan murah yang menyasar 38 kelompok masyarakat, serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan anggaran Rp 5,8 triliun.
"Di 2026 kita ingin tetap mempertahankan, yang kita harapkan dapat mendorong protektivitas, memastikan stabilitas harga juga tetap terjaga, termasuk juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani ataupun nelayan," ujar Tri.
(aid/fdl)
