.webp)
Lembaga pemeringkat Moody's Investors Service (Moody's) mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2. Meski begitu, outlook kredit Indonesia dipangkas dari stabil menjadi negatif.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perubahan outlook tersebut terjadi karena banyak lembaga rating yang belum memahami arah kebijakan terbaru di Indonesia.
Sehingga perlu penjelasan lebih jauh dari pemerintah untuk meyakinkan para investor, utamanya mereka yang terlibat di lembaga riset asing.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Moody's juga sebetulnya masih investment rate Baa2, cuma dia kasih outlook negatif. Nah outlook negatif itu membutuhkan penjelasan tentunya dari pemerintah dan juga lembaga baru Danantara," ucapnya dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026, Kamis (5/2/2025).
Airlangga menjelaskan tahun ini alokasi anggaran pemerintah dalam APBN memang cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di mana untuk 2026 ini APBN berfokus untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan program-program lainnya.
Sementara untuk menggerakan pertumbuhan ekonomi dan sektor investasi, pemerintah banyak mengandalkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Hal inilah yang menurutnya banyak tidak dipahami lembaga asing.
"Tetapi untuk menggerakan pertumbuhan melalui investasi, sekarang kita sudah punya Danantara. Jadi itu yang membedakan. Kalau sebelumnya investasi dilakukan melalui anggaran. Ini yang banyak rating agency ataupun capital di pasar keuangan global belum paham," jelasnya.
"Jadi ini yang harus kita beri penjelasan. Karena sebetulnya dengan Danantara kita sebetulnya meng-unlock dan melakukan reform terhadap stake on enterprise yang selalu mereka minta untuk bisa dipisahkan, dan ini diminta juga untuk mereka bisa bergerak seperti private sector," sambung Airlangga.
Sebagai informasi, dalam laporannya Moody's menyatakan afirmasi rating Indonesia pada Baa2 mencerminkan ketahanan ekonomi yang tetap kuat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang stabil dan solid, serta didukung oleh kekuatan struktural termasuk sumber daya alam dan demografi yang menguntungkan, yang menopang prospek pertumbuhan jangka menengah.
Peringkat kredit Indonesia yang ditahan juga didukung oleh kredibilitas kebijakan moneter dan kehati-hatian fiskal yang terjaga, yang mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sementara itu, revisi outlook dipengaruhi oleh pandangan Moody's akan risiko dari penurunan kepastian kebijakan, yang apabila berlanjut dapat berimplikasi terhadap kinerja perekonomian.
Respons Gubernur Bank Indonesia
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan penyesuaian outlook diyakini tidak mencerminkan pelemahan fundamental perekonomian Indonesia. Di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian global, kinerja ekonomi domestik tetap solid.
Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,39%, sehingga secara keseluruhan tahun 2025 tumbuh 5,1%. Inflasi tetap terjaga pada 2,92%, berada dalam kisaran sasaran, dan stabilitas nilai tukar Rupiah terus diperkuat melalui komitmen kuat Bank Indonesia.
"Stabilitas sistem keuangan juga tetap terjaga baik, ditopang likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang terjaga pada level tinggi, serta risiko kredit yang rendah. Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran yang tetap terjaga ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat turut mendukung pertumbuhan ekonomi," papar Perry dalam keterangan tertulis, Kamis (5/2/2026).
Proyeksi Moody's
Moody's memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada pada kisaran 5% dalam jangka pendek hingga menengah, dengan ketahanan ekonomi yang terjaga.
Moody's menilai bahwa defisit fiskal diperkirakan tetap akan berada di bawah 3% PDB, sementara kebijakan moneter dipandang akan terus mendukung stabilitas inflasi.
Lembaga yang sama juga memperkirakan bahwa rasio utang Pemerintah terhadap PDB akan tetap akan terjaga rendah di bawah peers.
Namun demikian, menurut Moody's, Indonesia masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan basis penerimaan, yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas makro dan keuangan. Dalam hal ini, Moody's mengapresiasi upaya Pemerintah untuk mendorong penerimaan antara lain melalui peningkatan efisiensi administrasi perpajakan dan kepabeana
(hns/hns)
