.webp)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sering menyinggung kinerja Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea Cukai.
Isu yang dibicarakan Prabowo adalah kegagalan Bea Cukai dan Pajak menangani kebocoran penerimaan negara.
Oleh sebab itu, Purbaya meminta jajarannya bekerja lebih baik dan meningkatkan kinerja mereka. Perbaikan ini diharapkan dilakukan di tingkat pusat hingga ke level daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan sampai pula nanti Presiden masih mengumumkan hal-hal seperti ini. Dia bilang gini, ada kebocoran. Pajaknya ada under-invoicing di Bea Cukai dan perpajakan kita. Beliau mengungkapkan itu berkali-kali setiap meeting. Saya sedih ngelihatnya," ujar Purbaya dalam acara Pelantikan Pejabat Kemenkeu di Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Melalui perbaikan tersebut, Purbaya berharap Prabowo tak lagi menyinggung masalah perpajakan.
Purbaya sendiri menargetkan bisa mendongkrak tax ratio dari sebelumnya 9% menjadi 11-12% di tahun 2026.
"Pokoknya akhir tahun saya nggak mau dengar kalimat itu lagi dari Presiden. Tentunya kalau prestasi kita bagus dan tax collectionnya naik ke 11-12%, alasan itu udah hilang. Nanti kita pesta makan-makan kalau itu kejadian. Jadi semangat perbaiki kinerja pajak, perbaiki kinerja keuangan, perbaiki kondisi fiskal. Jadi, kondisi negara secara keseluruhan nanti tergantung pada kinerja Anda semua," jelas Purbaya
Tak hanya itu, jika tahun ini target perpajakan gagal tercapai maka hal itu akan menjadi sorotan DPR RI. Tahun lalu Kementerian Keuangan masih menggunakan alasan lambatnya pertumbuhan ekonomi sebagai alasan. Alasan itu tak bisa lagi dipakai Purbaya.
"Jadi ini misi kita, misi yang berat untuk pajak. Kalau kemarin Anda mencapainya di bawah target, saya bisa beralasan di depan DPR bahwa, karena ekonominya lambat. Tapi tahun ini kan nggak bisa lagi. Kalau sampai akhir tahun tax collection kita nggak membaik, padahal ekonominya tumbuhnya makin baik, saya akan digebukin DPR dan saya nggak bisa bertahan lagi," tutupnya.
(ily/hns)
