Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Indonesia Economic Outlook 2026 yang diselenggarakan di Wisma Danantara. Acara ini menjadi forum strategis untuk menjelaskan dan menyelaraskan visi serta langkah bersama dalam mendorong perekonomian nasional.
Digelar pada Jumat (13/2), acara tersebut dihadiri oleh para Menteri dan Ketua Lembaga, para Duta Besar asing di Jakarta, asosiasi usaha, lembaga riset, perbankan, sekuritas, BUMN, lembaga rating, lembaga internasional, fund manager, ekonom, akademisi, dan media.
"Kita akan permudah ekspor, buka pelabuhan-pelabuhan, lapangan-lapangan terbang untuk ekspor langsung. Kita akan permudah regulasi, supaya menumbuhkan kegiatan ekonomi," ujar Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sesi laporan memaparkan bahwa salah satu pilar menuju pertumbuhan ekonomi 8% dari sisi permintaan adalah peningkatan ekspor. Sepanjang tahun 2025 tercatat peningkatan ekspor komoditas nonmigas berhasil mencapai 7,66%.
Dua komoditas utama andalan ekspor RI mampu tumbuh sangat baik di 2025, yaitu CPO dan turunannya (HS.15) tumbuh 27,94% dengan share terbesar 12,73% dari total ekspor, serta besi dan baja (HS.72) yang tumbuh 8,41% dengan share 10,37% dari total ekspor.
Secara sektoral, peningkatan nilai ekspor pada 2025 disumbang oleh sektor industri pengolahan yang mencapai kontribusi 10,77% dan mampu tumbuh 14,47%. Demikian juga ekspor menurut negara tujuan, dua negara tujuan utama ekspor Indonesia mengalami kenaikan cukup tinggi. Ekspor ke Tiongkok tumbuh 7,11% dengan kontribusi sebesar 24,02% dan ekspor ke Amerika tumbuh 16,66% dengan share sebesar 11,47% dari total ekspor.
"Ekspor kita, khususnya komoditas non-migas, merupakan pilar penting mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sepanjang 2025 mampu tumbuh kuat 7,66%. Bahkan ekspor ke Amerika mampu tumbuh lebih dari 16%, di tengah dinamika kebijakan tarif dari Presiden Trump," kata Airlangga.
Dari sisi pelaku usaha, Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menyampaikan apresiasi langkah pemerintah yang merilis berbagai paket kebijakan ekonomi di tengah situasi dunia yang masih menghadapi tantangan ketidakpastian global, kebijakan tarif Trump, geopolitik, dan konflik di berbagai kawasan. Namun demikian, para pelaku usaha mengingatkan biaya logistik yang masih belum kompetitif.
"Ini adalah bagian dari yang disebut high cost economy," tutur Shinta.
Pengusaha siap bekerja sama dengan pemerintah menghadapi situasi sulit akibat tekanan global. Namun, kerja sama ini memerlukan komitmen untuk penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan.
Dari pertemuan APINDO dengan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu disampaikan bahwa Presiden sangat memahami berbagai persoalan, termasuk terkait birokrasi dan implementasi kebijakan di lapangan yang kerap tidak sejalan dengan semangat penyederhanaan aturan dan prosedur.
Untuk mendorong ekspor dan peningkatan daya saing nasional, tidak hanya bertumpu pada keberhasilan menyepakati perjanjian perdagangan, tetapi juga pembenahan struktural di dalam negeri. Debottlenecking, deregulasi, penyederhanaan prosedur dan perizinan, efisiensi logistik, dan biaya produksi menjadi kunci agar industri serta produk Indonesia mampu bersaing.
Kehadiran Presiden Prabowo yang memberikan sambutan utama pada acara ini menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah untuk terus menjaga optimisme ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global.
Momentum ini menjadi titik penting untuk memperkuat daya saing, mendorong ekspor, meningkatkan investasi, dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat.
(anl/ega)











































