.webp)
Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan insentif Rp 6 juta per hari kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Dadan Hindayana buka suara menjelaskan alasan pemberian insentif tersebut. Menurut Dadan insentif diberikan karena SPPG sebagai mitra harus menanggung investasi awal hingga berbagai risiko operasional tanpa menggunakan dana APBN.
Selain itu, pembangunan SPPG atau dapur MBG sepenuhnya dibiayai mitra, mulai dari pengadaan lahan, perencanaan, pembangunan, pengadaan peralatan, hingga pemeliharaan. Seluruh risiko juga ditanggung mitra, termasuk kerusakan bangunan akibat bencana maupun kejadian lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita melihat bahwa mitra ini pertama, mengeluarkan dana investasi karena untuk membangun itu bukan dari dana APBN, tetapi kami akan berikan insentif ketika mereka sudah membangun. Yang kedua, Badan Gizi itu sebetulnya mentransfer risiko seluruh risiko ke mitra," ujar Dadan lewat unggahan video di Instagram BGN @badangizinasional.ri, Sabtu (28/2/2026).
Dadan mencontohkan terdapat fasilitas SPPG di Aceh yang baru selesai dibangun namun terdampak banjir, serta fasilitas lain yang mengalami kebakaran. Seluruh risiko tersebut tetap menjadi tanggung jawab mitra.
"Kemudian pengisian peralatan, pemeliharaan bangunan, kemudian penurunan nilai peralatan dan bangunan, termasuk risiko yang dimunculkan dengan adanya operasionalisasi, termasuk risiko bencana. Contoh misalnya ada satu SPPG yang baru saja selesai dibangun di Aceh tiba-tiba kesapu banjir," jelas Dadan.
Dadan menambahkan skema pembangunan oleh mitra dinilai lebih efisien karena biaya pembangunan dapat ditekan. Dadan yakin mitra tidak akan melakukan mark up terhadap pembangunan fasilitas milik mereka sendiri sehingga prosesnya bisa dilakukan dengan lebih hemat.
BGN juga menilai pembangunan oleh mitra jauh lebih cepat dibandingkan jika dilakukan menggunakan dana APBN. Mitra disebut mampu menyelesaikan pembangunan dalam waktu sekitar dua bulan, sementara pembangunan dengan mekanisme APBN bisa memakan waktu paling cepat lima bulan.
"Yang paling penting kecepatan di dalam penyelesaian bangunan. Ini hal yang tidak bisa ditandingi dengan dana APBN. Karena untuk membangun dengan dana APBN butuh menyewa konsultan untuk membuat perencanaan, setelah itu kemudian setelah itu harus survey kemudian harus koordinasi dengan Kementerian Keuangan," beber Dadan.
"Jika terjadi pergeseran lokasi juga akan demikian, sehingga dari segi waktu mitra bisa membangun dalam waktu 2 bulan. Badan Gizi kalau membangun bangunan seperti ini paling cepat 5 bulan karena untuk tendernya saja minimal 45 hari," tutup Dadan.
(ily/hns)
