.webp)
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai pemangkasan produksi nikel dan batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 bisa memicu PHK di sektor pertambangan.
Asal tahu saja, Kementerian ESDM memangkas jumlah produksi nikel sesuai dengan kapasitas produksi smelter, yaitu di kisaran 250-260 juta ton per tahun.
Sementara untuk batu bara produksinya dipangkas kurang lebih menjadi 600 juta ton.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika pemotongan produksi ini memang berjalan terus tentu dampaknya kepada ketanagakerjaan," ujar Ketua Komite Pertambangan Mineral dan Batu Bara bidang ESDM Apindo, Hendra S. Sinadia saat ditemui di Kantor APINDO, Senin (2/3/2025).
Meski begitu, Hendra mengatakan belum ada angka pasti soal potensi PHK, Hendra mengakui sejumlah perusahaan mulai menghitung skenario penyesuaian langkah PHK. Namun, ia menegaskan pemangkasan tenaga kerja biasanya menjadi opsi terakhir.
Sebelum pemangkasan berjalan, Hendra mengatakan, perusahaan akan terlebih dahulu melakukan efisiensi di berbagai lini, mulai dari penyesuaian stripping ratio, penundaan reklamasi dan pasca tambang, hingga pembayaran ke vendor serta program sosial. Hal ini terjadi karena berkurangnya produksi yang ada.
"Saya kira perusahaan-perusahaan akan berusaha keras pastinya untuk paling tidak menahan agar dampak ketenagakerjaan ini yang paling terakhirlah ya," ujarnya.
"Tapi yang khawatiran kita jika ini berdampak berkelanjutan ini yang tadi dibahas ada yang sudah memikirkan untuk merumahkan, ada yang juga untuk merencanakan," tambahnya.
(hrp/hns)
