.webp)
Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyebut ratusan buruh se-Jabodetabek akan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, pada 4 Maret 2026 besok.
Menurutnya jumlah masa yang hadir dalam aksi unjuk rasa ini berkisar 500-1000 buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Partai Buruh dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
"Besok hari Rabu, 4 Maret 2026, FSPMI bersama partai buruh akan melakukan aksi di Kantor Kementerian Tenaga Kerja atau Kemnaker RI. Jumlah massa yang hadir berkisar 500-1000 orang karena masih dalam suasana Ramadan," kata Said dalam konferensi pers yang dilakukan secara online, Selasa (3/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Said mengatakan pada awalnya aksi ini direncanakan digelar di depan Gedung DPR RI, namun karena saat ini lembaga legislatif itu masih dalam masa reses, maka aksi akan berpindah ke Kantor Kemnaker.
"Seyogianya, aksi ini akan dilakukan juga di depan kantor atau gedung DPR RI. Tapi, dari DPR RI memberitahukan bahwa DPR RI masih reses. Jadi tidak ada anggota dan pimpinan DPR RI di gedung DPR RI, termasuk besok tanggal 4 Maret," jelas Said.
"Oleh karena itu rencana aksi juga di depan gedung DPR RI dibatalkan. Aksi tanggal 4 Maret 2026 tetap dilakukan di depan Kementerian Ketenagakerjaan. Kami harapkan peserta aksi bisa diterima oleh Menteri Ketenagakerjaan atau Wakil Menteri Ketenagakerjaan," sambungnya.
Dalam hal ini terdapat enam tuntutan yang ingin mereka sampaikan. Pertama terkait pandangan buruh atas impor 105.000 unit pikap untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.
"Akibat kebijakan 105.000 impor mobil pikap dari India, potensi yang seharusnya bisa merekrut karyawan sekitar 10.000 orang lebih itu jadi hilang. Jadi juga yang seharusnya karyawan kontrak di pabrikan otomotif di Indonesia bisa diperpanjang kalau mengerjakan 105.000 pikap tadi juga jadi hilang. Karena tidak ada pekerjaan, ada PHK, terutama di karyawan-karyawan kontrak di pabrikan otomotif," tutur Said.
Kemudian kedua tuntutan terkait tunjangan hari raya (THR), yang mana buruh meminta agar pencairan tunjangan ini dilakukan sejak H-21 sebelum Lebaran. Namun hingga kini THR untuk para pekerja tak kunjung cair.
"Isu yang kedua tentang THR. Hingga saat ini H-17 kira-kira, pembayaran THR belum dilakukan. Padahal usulan dari FSPMI, KSPI dan Partai Buruh H-21, belum juga dibayarkan," ucapnya.
Masih seputar THR, Said beserta para buruh juga menuntut agar tunjangan ini tidak dikenakan pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21) mulai tahun ini dan seterusnya. Sebab kebijakan pajak THR ini memberatkan buruh yang kerap menggunakan dana itu untuk mudik alias pulang kampung.
"Karena THR itu digunakan untuk ongkos, sudah habis ongkos untuk pulang mudik. Betul ada diskon pesawat atau kereta api, tapi itu kan hari-hari tertentu. Sedangkan buruh kan nggak bisa. Dia pulang kampung kalau hari sudah dinyatakan libur oleh perusahaan. Jadi, buruh nggak mungkin dia dapat diskon-diskon tadi," papar Said.
Barulah setelah itu buruh mendorong pemerintah dan DPR menghapus kebijakan outsourching dan upah murah (HOSTUM). Kemudian kelima mereka menuntut untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan baru yang saat ini sudah berproses di parlemen sekitar dua tahun.
Kelima, buruh juga menuntut revisi undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga (RUU PPRT) untuk segera disahkan. Sebab menurut mereka isu rancangan undang-undang ini sudah ada dari 22 tahun terakhir namun tak juga terbit.
"Jangankan RUU Ketenagakerjaan yang mendekati dua tahun, RUU PPRT 22 tahun saja tidak dibahas. Ini semua omong kosong. Janji-janji kosong dari DPR dan pemerintah," ujarnya.
Terakhir, Said bersama buruh menuntut pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah preventif atau pencegahan dari dampak perang Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran. Sebab menurutnya perang ini dapat mengerek harga minyak dunia yang berpotensi ikut menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri.
"BBM naik tinggi akan menambah beban ongkos transportasi dan biaya logistik. Konsekuensinya, production cost atau biaya produksi perusahaan naik. Kalau biaya produksi perusahaan naik, maka harga jual barang akan naik. Terjadilah nanti peningkatan harga-harga barang, apalagi mau Lebaran," terang Said.
Dalam kondisi terburuk, perang di Timur Tengah ini juga bisa berdampak terhadap jaringan rantai pasok dan ekspor-impor Indonesia, yang juga menjadi beban bagi pengusaha dan industri. Pada akhirnya muncul potensi efisiensi pekerja, membuat para buruh ter-PHK.
"Perang Iran dengan Amerika dan Israel pasti akan terjadi PHK besar-besaran. Oleh karena itu kami meminta pemerintah, Bapak Presiden Prabowo Subianto, mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah PHK akibat perang Iran dengan Amerika plus Israel," pungkasnya.
Tonton juga video "Jerit Buruh soal UMP Baru: Bayar Kontrakan Mahal, Makan Juga Mahal"
(igo/fdl)
