.webp)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan realisasi penyaluran subsidi dan kompensasi energi hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp 51,5 triliun. Angka tersebut setara dengan 11,5% dari total target subsidi dan kompensasi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026.
Jika dibandingkan dengan Februari 2025, nilai belanja subsidi dan kompensasi melonjak hingga 382,5%. Kenaikan ini dipicu karena pemerintah membayar utang kompensasi pada 2025 lalu.
Dari total realisasi tersebut, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan pemerintah telah membayar kompensasi energi sebesar Rp 44,1 triliun. Sementara, pembayaran subsidi energi sebesar Rp 7,4 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pada Februari yang lalu, APBN telah membayar Rp 44,1 triliun kompensasi untuk quarter ke-2 tahun 2025. Sesuai dengan janji kita untuk melunasi secara bertahap kompensasi, utang kompensasi tahun 2025," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026).
Untuk itu, Suahasil menekankan belanja subsidi dan kompensasi meningkat cepat di awal tahun. Kondisi ini berbeda jika dibandingkan pada 2025 yang hanya membayar subsidi energi sebesar Rp 10,7 triliun saja.
"Kalau 2025 itu hanya pure, hanya subsidi dan sifatnya bulanan. Kalau di 2026 baik pembayaran subsidi yang terus seperduabelas kepada PLN dan Pertamina. Selain itu juga ada pembayaran kompensasi untuk utang kompensasi tahun lalu," terang Suahasil.
Ia menerangkan realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti depresiasi nilai tukar rupiah, peningkatan volume BBM, LPG, listrik, hingga fluktuasi minyak mentah Indonesia (ICP). Suahasil memastikan pemerintah terus menjaga ketersediaan barang dengan harga yang subsidi.
"Semua jenis barang subsidi itu jumlah volume barangnya, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Ini adalah bentuk dari kegiatan ekonomi kita yang berlangsung terus," jelasnya.
Hingga akhir Februari, realisasi pemakaian BBM telah mencapai 1,6 juta kiloliter (KL), penyaluran LPG mencapai 7,4 juta ton, dan 42,7 juta pelanggan listrik bersubsidi, serta realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 1,4 juta ton.
"Kan kalau listrik itu bertambah Berarti karena ada kegiatan ekonomi. LPG bertambah itu juga adalah indikasi dari kegiatan ekonomi. BBM bertambah juga indikasi kegiatan ekonomi," kata Suahasil.
(acd/acd)
