Rumor Defisit APBN Tembus 3%, Banggar DPR: Pemerintah Belum Bicara ke Kami

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah ikut menanggapi rumor tentang pemerintah yang sedang merencanakan pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari 3%. Rencana itu disebut belum disampaikan ke pihaknya.

"Sepengetahuan saya di Badan Anggaran DPR, belum ada pembicaraan awal yang disampaikan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan terhadap pelebaran defisit lebih dari 3% PDB dan kebijakan Quantitave Easing (QE)," kata Said dalam keterangan tertulis, Jumat (13/3/2026).

Dikarenakan belum ada komunikasi awal dari pemerintah, Said mengaku belum bisa berpendapat lebih jauh. Hanya saja ia berpandangan bahwa pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk bergerak di bawah 3% PDB.

"Setiap kebijakan ditempuh harus ada dasar, tujuan dan strateginya. Saya melihat pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk bergerak di bawah 3% PDB," ucap Said.

Kebijakan defisit APBN lebih dari 3% PDB disebut memiliki plus dan minus. Positifnya dalam jangka pendek fiskal lebih lebar, tetapi jangka menengah akan mengalihkan beban fiskal saat ini di kemudian hari karena pelebaran defisit dibiayai dengan utang.

Demikian halnya dengan kebijakan QE, jika menggunakan model BI menyerap SBN dari pasar sekunder, harus diperhitungkan kemampuan BI. Sebab BI memiliki tanggungjawab mengendalikan kurs dan inflasi. Kedua hal itu tidak mudah, butuh kewaspadaan dan bauran kerja serta amunisi dari BI sendiri yang harus kuat," ucap Said.

"Harus di hitung betul, jangan sampai ketika BI menyerap SBN di pasar sekunder, lalu jebol di kurs dan pengendalian inflasi yang menjadi tugas utamanya. Risikonya harus di hitung dengan matang," tambahnya.

Demikian halnya dengan cetak uang, risiko stagflasinya dinilai harus dianalisa dengan jernih dan tidak bisa sembarangan cetak uang. "Sebab kondisi saat ini daya beli rakyat belumlah baik, jika uang beredar lebih banyak lagi terjadi bersamaan, kita bisa menghadapi stagflasi," jelas Said.

Said berharap ada kajian melibatkan para ekonom. Dengan demikian setiap kebijakan ekonomi dapat basis dukungan teknokrasi yang memadai sehingga segala risikonya dapat terpetakan termasuk mitigasinya.

"Yang ingin saya tekankan adalah fiskal kita sehat, stabil dan berkelanjutan," tegas Said.

Menurut Said, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencapai disiplin fiskal. Pertama, menjaga tingkat pendapatan negara agar tercapai dengan pembenahan perpajakan melalui Coretax.

"Kita harapkan (Coretax) menjadi perbaikan pengumpulan penerimaan perpajakan lebih baik, lalu naiknya harga komoditas ekspor seperti minyak bumi dan mungkin batu bara juga akan menambah dompet PNBP," ucap Said.

Kedua, dari sisi belanja pemerintah melakukan efisiensi. Fokus efisiensi terhadap berbagai program yang tidak prioritas. Jika besaran belanja bisa dikendalikan dan diseimbangkan dengan realisasi pendapatan, tentu batas defisit di bawah 3% bisa dijaga.

Ketiga, pemerintah perlu menjaga target pembiayaan bisa dikelola dengan baik. Di tengah terpaan pemeringkatan kredit rating yang negatif, tidak mudah mendapatkan pembiayaan melalui SBN.

"Menteri Keuangan dan seluruh jajaran harus bisa menyakinkan buyer asing untuk kembali menerima SBN dan memperluas SBN pada porsi ritel," pesan Said.