Luhut Wanti-wanti Rencana Pemerintah Naikkan Defisit APBN di Atas 3%

Luhut Wanti-wanti Rencana Pemerintah Naikkan Defisit APBN di Atas 3%

Herdi Alif Al Hikam, Heri Purnomo - detikFinance
Jumat, 13 Mar 2026 21:55 WIB
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan (tengah).Foto: (Firda Cynthia Anggrainy Al Djokya/detikcom)
Jakarta -

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi skenario yang disiapkan pemerintah untuk mengantisipasi melebarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) imbas lonjakan harga minyak.

Merokeynya harga minyak dunia dipicu perang di timur tengah antara Amerika Serikat dan Israel lawan Iran.

Sebagai informasi, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan Indonesia sulit mempertahankan target defisit APBN di bawah 3%. Pemerintah pun menyiapkan skenario defisit APBN di atas 3 %.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, Luhut bilang sebenarnya skenario tersebut belum dibutuhkan. Pasalnya, kondisi fiskal Indonesia dalam keadaan terjaga dan tidak perlu ada yang dikawatirkan terkait defisit APBN yang bakal melebar.

"Saran rekomendasi kami, terkondisi semua, tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan. Kita tetap waspada, kita memantau terus perkembangan di luar. Tapi tadi juga mengenai APBN juga saya pikir kami koordinasi dengan Menteri Keuangan, saya kira fiskal juga masih sangat prudent," ujar Luhut.

ADVERTISEMENT

"Untuk kita menaikkan juga budget defisit juga saya kira perlu kita pertimbangkan hati-hati, sedang kita siapkan, tapi kapan dilakukan saya kira kita lihat perkembangan situasi," sambungnya.

Skenario defisit APBN

Sebelumnya, Airlangga mengatakan pihaknya telah menyusun beberapa simulasi berdasarkan kemungkinan kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP), pergerakan nilai tukar rupiah, hingga imbal hasil surat utang negara.

Pertama, harga ICP diperkirakan berada di sekitar US$ 86 per barel dengan nilai tukar rupiah sekitar Rp 17.000 per dolar AS. Dalam kondisi tersebut, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dijaga di level 5,3% dan imbal hasil surat berharga negara sekitar 6,8%, maka defisit APBN diperkirakan mencapai 3,18% terhadap PDB.

"Ini skenario pertama ICP-nya di US$ 86, kursnya di Rp 17 ribu, Pak. APBN kita kursnya Rp 16.500. Kemudian dengan growth kita pertahankan. Jadi ini yang kita pertahankan, growth di 5,3%. Surat berharga negaranya, angkanya lebih tinggi, Pak, 6,8%. Maka defisitnya adalah 3,18%," jelas Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Kedua, skenario moderat, harga minyak diperkirakan naik hingga US$ 97 per barel dengan nilai tukar rupiah sekitar Rp 17.300 per dolar AS. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sedikit turun menjadi 5,2% dan imbal hasil surat utang naik menjadi 7,2%, maka defisit APBN diperkirakan melebar hingga 3,53% terhadap PDB.

"Kemudian kalau skenario moderat kedua dengan harga minyaknya US$ 97, kursnya Rp 17.300. Growth-nya di 5,2%. Surat berharga negaranya lebih tinggi lagi di 7,2%. Nah defisitnya itu mencapai 3,53%," tambah Airlangga.

Ketiga, skenario terburuk, pemerintah memperkirakan harga minyak dapat melonjak hingga US$ 115 per barel dengan nilai tukar rupiah melemah ke Rp 17.500 per dolar AS. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tetap di kisaran 5,2% dan yield surat utang 7,2%, maka defisit APBN berpotensi meningkat hingga 4,06% terhadap PDB.

"Kemudian kalau skenario terburuk yang pesimis, itu dengan harga US$ 115, kurs rupiah kita Rp 17.500. Growth-nya 5.2%, surat per harganya 7,2%, defisitnya 4,06%," sebutnya.

Menurut Airlangga, berdasarkan simulasi tersebut target defisit di bawah 3% akan sulit dipertahankan. Ia menyebut salah satu cara mempertahankan batas defisit tersebut adalah dengan pemangkasan belanja negara atau menurunkan target pertumbuhan ekonomi.

"Jadi artinya dengan berbagai skenario ini, defisit yang 3% itu sulit kita pertahankan. Kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan, Pak Presiden. Nah ini beberapa skenario yang mungkin perlu kita rapatkan secara terbatas," tutupnya.

(hns/hns)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads