Purbaya Buka Opsi Potong Gaji Menteri Imbas Perang AS-Iran: Sudah Kegedean

Purbaya Buka Opsi Potong Gaji Menteri Imbas Perang AS-Iran: Sudah Kegedean

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 17 Mar 2026 16:40 WIB
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat memilih batik di Pasar Beringharjo Kota Jogja, Selasa (17/3/2026).
Foto: Adji G Rinepta/detikJogja
Jakarta -

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi terkait wacana pemangkasan gaji pejabat dalam merespons dampak perang Amerika Serikat (AS) dan Israel lawan Iran. Langkah kebijakan tersebut sudah dilakukan Pakistan dalam kondisi saat ini.

Purbaya tidak menjawab secara gamblang apakah gaji pejabat akan dipotong untuk merespons dampak perang di Timur Tengah. Hanya saja ia tidak masalah jika opsi tersebut harus diambil karena besaran gaji saat ini dianggap sudah terlalu besar.

"Ya nggak apa kalau menteri gajinya dipotong, sudah kegedean juga," kata Purbaya usai kunjungan ke Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Selasa (17/3/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya dalam sidang kabinet pada Jumat (13/3), Presiden Prabowo Subianto memaparkan kebijakan yang diambil negara lain dalam merespons dampak perang AS-Iran, salah satunya adalah pemangkasan gaji pejabat. Ia meminta jajarannya ikut mengkaji langkah kebijakan tersebut.

ADVERTISEMENT

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan usulan pemangkasan gaji pejabat sedang dikaji. Kemungkinan itu terbuka untuk penghematan anggaran dari unsur pemerintahan.

"Sedang kita detailkan kajiannya, karena apapun yang terjadi meskipun sesungguhnya dari sisi pasokan BBM kita tidak perlu khawatir karena stok aman," ujar Prasetyo di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).

Menurutnya, efisiensi anggaran memang harus dilakukan pemerintah bukan hanya di tengah krisis saja. Di saat kondisi normal, efisiensi anggaran juga harus dilakukan.

"Tentunya diawali nanti dari unsur pemerintahan, kementerian dan lembaga kan banyak yang bisa dilakukan untuk tadi mengurangi konsumsi BBM, misalnya migrasi ke transportasi publik, kurangi kendaraan dinas pemakaiannya," beber Prasetyo.

Tonton juga video "Kembali Aktif di DPR, Sahroni Ogah Terima Gaji Sampai Akhir Jabatan"

(aid/fdl)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads