Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyoroti anomali tata niaga gula yang dinilai merugikan petani dan industri dalam negeri. Di tengah kebutuhan impor, gula lokal justru sulit terserap pasar.
"Yang kedua, yang juga seperti anomali. Satu sisi kita impor gula, tetapi anehnya gula kita tidak bisa laku. Molase kita tidak bisa laku. Dulu harganya molase itu Rp 1.900 per liter, Maret 2026 turun sampai Rp 1.000. Ada apa? Kemudian gula tidak bisa laku," ungkap Amran di DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).
Kondisi ini bahkan berdampak langsung terhadap kinerja BUMN sektor gula. Danantara sebelumnya melaporkan bahwa kerugian Sugar Co tembus Rp 680 miliar. Amran menemukan praktik penyimpangan distribusi gula rafinasi yang masuk ke pasar konsumsi sebagai gula putih, yang seharusnya diperuntukkan bagi industri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rembesannya kita tangkap di Jawa Tengah, kemudian Kalimantan Selatan, dan beberapa daerah lainnya, rembesan gula rafinasi tetapi dikategorikan dimasukkan ke pasar sebagai white sugar, gula konsumsi. Ini membahayakan," katanya lagi.
Sebagai respons tegas, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penerapan kebijakan Larangan dan Pembatasan (Lartas) untuk mengendalikan arus gula dan menutup celah penyimpangan tersebut.
"Sehingga solusinya adalah bapak presiden perintahkan Lartas , larangan terbatas, dan itu sudah terbit. Jadi, sudah ada dua solusi ini. Karena ini satu kesatuan. Kita harus memberi batasan," ujar Amran.
Amran juga menekankan pentingnya keterlibatan BUMN dalam pengendalian distribusi agar sistem pengawasan berjalan lebih efektif. Pemerintah berkomitmen membenahi tata kelola komoditas gula nasional yang selama ini menghadapi tekanan dari sisi hulu hingga hilir.
Tak hanya soal rendahnya produktivitas, persoalan distribusi dan tata niaga yang tidak sehat juga menjadi sorotan serius. Di sektor hulu, pemerintah memulai dari persoalan paling mendasar, yakni kondisi tanaman tebu yang sudah tidak produktif. Berdasarkan evaluasi nasional, sebagian besar tanaman tebu saat ini telah melewati usia optimal dan tidak lagi mampu menghasilkan secara maksimal.
"Kami sudah sampaikan bahwa, setelah kami mengevaluasi tahun 2025 atas arahan bapak presiden, kami mengecek tebu-tebu kita seluruh Indonesia, 70% sampai 80% itu tidak layak, sehingga kita lakukan bongkar ratun. Dan Bapak Presiden meminta kami untuk membantu petani-petani tebu Indonesia. Kami langsung anggarkan Rp 1,7 triliun di 2025, kita lanjutkan di 2026," sebut Amran.
Dari total sekitar 500 ribu hektare lahan tebu nasional, lebih dari 300 ribu hektare merupakan tanaman lama yang menjadi penghambat utama peningkatan produksi.
"Rencana kami bongkar ratun karena 300 ribu lebih dari 500 ribu hektare itu tanaman lama. Tidak mungkin produksinya bisa naik. Sehingga petani tidak bisa untung," jelasnya.
Sebagai bentuk keberpihakan kepada petani, pemerintah memberikan subsidi untuk program bongkar ratun dengan target 100 ribu hektare per tahun selama tiga tahun ke depan.
"Langkah pemerintah adalah kita bantu bongkar ratun, dan itu subsidi pemerintah. Ratun 100 ribu per tahun. Insya Allah 3 tahun selesai. Itu langkah pemerintah," tegas Amran.
Pemerintah juga menyiapkan revitalisasi besar-besaran industri gula nasional untuk memperkuat ekosistem dari hulu hingga hilir secara berkelanjutan. Dengan kombinasi strategi tersebut, Amran optimistis Indonesia dapat segera mencapai swasembada gula konsumsi dalam waktu dekat.
"Kita perbaiki tanaman. Itu mutlak. Tiga tahun berturut-turut. Dan kalau kita lakukan, insya Allah white sugar, swasembada paling lambat tahun depan," ucap Amran.
Saat ini, produksi gula nasional berada di kisaran 2,6-2,7 juta ton, sementara kebutuhan gula konsumsi sekitar 2,8-2,9 juta ton. Artinya, selisih yang harus dikejar relatif kecil dan semakin mendekati titik aman.
"Berarti sisa 100-200 ribu ton lagi. Insya Allah paling lambat tahun depan kita selesaikan," ujarnya optimistis.
Lebih luas, kebutuhan gula nasional saat ini mencapai 6,7 juta ton, terdiri dari 2,8 juta ton gula konsumsi dan 3,9 juta ton gula industri. Dengan produksi gula kristal putih sekitar 2,67 juta ton dari luas areal 563 ribu hektare (ha), masih dibutuhkan tambahan signifikan untuk mencapai kemandirian penuh.
Lihat juga Video: Korupsi Impor Gula, 4 Bos Perusahaan Swasta Divonis 4 Tahun Bui











































