.webp)
Percepatan penanganan dampak penyelesaian penegasan batas darat wilayah negara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik telah selesai dilakukan. Wilayah seluas 127,3 hektare (ha) yang sebelumnya masuk teritorial Malaysia kini sah menjadi milik Indonesia.
Menurut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari, hanya 4,9 ha dari wilayah pada batas lama Indonesia yang kini menjadi bagian dari Malaysia.
"Penyelesaian penegasan batas di Pulau Sebatik merupakan wujud nyata keberhasilan diplomasi damai yang memperkuat kedaulatan teritorial Indonesia. Dengan disepakatinya garis batas baru, wilayah seluas 127,3 hektare yang pada batas lama merupakan bagian dari Malaysia kini sah menjadi wilayah Indonesia," ungkap Qodari dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PLBN
Ia mengatakan komitmen pemerintah dalam memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Qodari menyebut sejak Desember 2016 hingga Oktober 2024, Indonesia telah membangun dan meresmikan 15 PLBN dari 18 PLBN yang diinstruksikan untuk dibangun.
"Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, dimana tercantum dalam salah satu tujuh belas program prioritas Presiden, yaitu penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif," katanya lagi.
Qodari merinci 15 PLBN yang telah dibangun adalah PLBN Entikong (Kalimantan Barat), PLBN Mota'ain (Nusa Tenggara Timur), PLBN Badau (Kalimantan Barat), PLBN Aruk (Kalimantan Barat), PLBN Motamasin (Nusa Tenggara Timur), PLBN Wini (Nusa Tenggara Timur), dan PLBN Skow (Papua).
Selain itu, ada PLBN Serasan (Kepulauan Riau), PLBN Jagoi Babang (Kalimantan Barat), PLBN Long Nawang (Kalimantan Utara), PLBN Labang (Kalimantan Utara), PLBN Sebatik/Sei Nyamuk (Kalimantan Utara), PLBN Napan (Nusa Tenggara Timur), PLBN Yetetkun (Papua Selatan), dan PLBN Sota (Papua Selatan).
Qodari menjelaskan bahwa 3 PLBN akan dibangun adalah PLBN Sei Kelik (Kalbar), PLBN Oepoli (NTT), dan PLBN Long Midang (Kaltara). Menurutnya, 15 PLBN yang telah beroperasi kini menjalankan peran yang strategis.
PLBN tidak hanya berperan sebagai penguat pertahanan dan keamanan, tetapi sebagai motor penggerak mobilitas dan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Hal ini dibuktikan dari capaian pada tahun 2025, di mana lebih dari 2,4 juta orang melintas di 15 PLBN dengan total nilai perdagangan mencapai Rp 13,5 triliun.
"Pemerintah berkomitmen penuh memastikan bahwa kehadiran negara dirasakan oleh warga yang terdampak pergeseran batas ini. Percepatan ganti kerugian dan perlindungan hak-hak masyarakat menjadi prioritas utama agar tidak ada warga negara yang dirugikan secara sosial maupun ekonomi akibat penegasan batas negara tersebut," tegas Qodari.
Untuk menjamin operasionalisasi PLBN yang berkesinambungan, pemerintah telah menetapkan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp 86 miliar. Sementara itu, 3 PLBN lainnya terus dikejar penyelesaiannya, yaitu PLBN Sei Kelik yang menunggu kesepakatan titik exit-entry, PLBN Oepoli yang menunggu penyelesaian garis batas dengan Timor Leste, dan PLBN Long Midang yang masih berhadapan dengan tantangan akses material.
KSP akan terus mengawal optimalisasi PLBN ini. Dari hasil verifikasi lapangan sebelumnya, langkah mendesak yang saat ini terus dikawal adalah penyelesaian proses ratifikasi Border Crossing Agreement (BCA) antara Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Timor Leste agar sengketa batas negara dapat diselesaikan secara komprehensif.
Tonton juga video "Global Passport Ranking 2025: Malaysia Sekuat AS, Gimana dengan RI?"
(ily/ara)
