.webp)
Perum Bulog berencana membangun 100 gudang baru untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Pembangunan fasilitas penyimpanan ini merupakan bagian dari program penyiapan infrastruktur pascapanen (IPP) yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Hamdani, mengatakan pembangunan 100 gudang ini rencananya akan tersebar di 92 kabupaten/Kota, yang mana per hari ini pihaknya sudah berhasil mengamankan 88 titik lokasi pembangunan.
"Hari ini kalau kami sudah clear 88 titik, sudah clear and clean. Tinggal 12 titik lagi nih, 12 Kabupaten/Kota yang belum clear, kan targetnya 100," kata Ahmad saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya gudang-gudang baru tersebut akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti mesin pengering (dryer), penggilingan (rice milling unit/RMU), hingga mesin pengemasan (packaging), guna meningkatkan kualitas dan efisiensi pengelolaan hasil panen.
Meski fasilitas selengkap ini hanya akan tersedia di wilayah-wilayah sentra produksi beras dan jagung. Sementara di luar wilayah itu pembangunan hanya difokuskan pada gudang penyimpanan saja guna menjaga stabilitas pasokan pangan.
"Kalau daerahnya dia potensi jagungnya tinggi, kita bangunin pabrik pengolahan jagung sama gudangnya. Kalau di sana produksi padinya tinggi, kita tambah dryer, RMU, sampai dengan packaging-nya," ujar Ahmad.
"Kalau memang daerahnya nggak bisa ada ditanam di sana, hanya pulau saja kayak di Maluku Utara, pulau-pulau itu kan sulit, itu mungkin hanya gudang saja," jelasnya lagi.
Meski begitu, ia belum bisa memastikan kapan pembangunan 100 gudang baru ini dapat terlaksana. Sebab pihaknya masih harus menunggu persetujuan dari Kemenko Pangan, dan syarat administrasi lainnya dari Kementerian/Lembaga terkait seperti dokumen pertimbangan teknis (pertek).
"Setelah diketuk palu, disetujui oleh Kemenko Pangan, dan ini kan kita minta pertek, pertimbangan teknis dari Kementan selaku teknis dari pertanian dan pertek juga dari temen-temen PU," papar Ahmad.
Sebagai informasi, penugasan Perum Bulog untuk penyediaan infrastruktur pascapanen (IPP) tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Aturan berlaku sejak diundangkan 11 Maret 2026.
"Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan penyediaan IPP. Percepatan penyediaan IPP dilaksanakan secara bertahap guna mengantisipasi kebutuhan IPP pada musim panen tahun 2026," tulis Pasal 2 ayat (2) dan (3) aturan tersebut, dikutip Minggu (19/4/2026).
Dalam pelaksanaan IPP, Perum Bulog dapat anggaran maksimal Rp 5 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penyertaan modal negara (PMN).
"Dalam rangka percepatan pelaksanaan penyediaan IPP, Perum BULOG menggunakan dana investasi Pemerintah nonpermanen untuk pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah tahun 2025 paling tinggi sebesar Rp 5 triliun yang harus dikembalikan oleh Perum Bulog setelah mendapatkan pendanaan," tulis Pasal 20 ayat (2).
(igo/fdl)
