Beredar tangkapan layar di media sosial X berisi informasi dengan judul 'Patungan APBN Bayar Utang Negara'. Tangkapan layar itu menyerupai halaman platform donasi Kitabisa.com dan turut disertai foto Presiden Prabowo Subianto.
Tangkapan layar itu diunggah oleh akun @iPoopBased. Unggahan digiring dengan kalimat bernada satir bahwa pemerintah disebut membuka patungan publik untuk mengatasi utang negara. Akun tersebut seolah menggiring narasi negatif dan tak memberikan disclaimer apapun.
"Indonesia's government launches 'Patungan APBN' on Kitabisa.com to address state debt," tulis akun X tersebut, dikutip Kamis (30/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam gambar tersebut, tercantum bahwa donasi terkumpul Rp 137,42 miliar dari target donasi Rp 800 triliun. Di situ juga tercantum bahwa penggalang dana merupakan Pemerintah Republik Indonesia.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan informasi galangan dana tersebut tidak benar alias hoaks. Masyarakat diimbau selalu waspada terhadap penyebaran informasi bohong.
"Ini hoax. Kami mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap penyebaran berita bohong atau informasi yang tidak jelas," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deny Surjantoro kepada detikcom.
Deny menyebut semua informasi mengenai kebijakan fiskal dan anggaran negara dapat diakses melalui situs resmi atau akun media sosial terverifikasi milik Kemenkeu.
"Segala informasi mengenai kebijakan fiskal dan anggaran negara hanya dapat diakses melalui situs resmi atau akun media sosial terverifikasi milik kementerian/lembaga terkait," jelas Deny.
Jumlah Utang Pemerintah
Utang pemerintah per 31 Desember 2025 mencapai Rp 9.637,90 triliun atau setara 40,46% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah itu naik Rp 229,26 triliun dari catatan per 30 September 2025 yang sebesar Rp 9.408,64 triliun.
Utang pemerintah itu terdiri atas dua jenis yakni surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah per akhir Desember 2025 didominasi oleh instrumen SBN yakni Rp 8.387,23 triliun atau 87,02%, sisanya pinjaman yakni Rp 1.250,67 triliun atau 12,98%.
Pemerintah Indonesia menghadapi beban utang jatuh tempo sangat besar pada 2026. Tercatat jumlah yang harus dibayar mencapai Rp 833,96 triliun, tertinggi dalam siklus pembayaran utang selama periode 2025-2036.
Hal itu terungkap dalam Laporan Analisis Kritis Keberlanjutan Utang Indonesia 2026 yang disusun Strategic and Economic Action Institution (ISEAI). Lembaga kajian itu menyebut fenomena ini sebagai 'tembok utang' atau (debt wall), yakni kondisi ketika beban jatuh tempo utang menumpuk dalam satu periode tertentu.
"Di 2026 ini semakin terlihat bahwa Indonesia harus menghadapi 'tembok utang' (debt wall) dengan nilai jatuh tempo yang mencapai Rp 833,96 triliun. Angka ini merupakan puncak tertinggi dalam siklus pembayaran utang selama periode 2025-2036, meningkat dari beban tahun 2025 yang sebesar Rp 800,33 triliun," tulis laporan tersebut.
(aid/fdl)










































