RI Terjebak di Kelompok Negara Middle Income Sejak 1993, Apa Langkah Pemerintah?

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy mengungkap Indonesia telah terjebak selama 33 tahun atau sejak 1993 sebagai negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

Kondisi ini menjadi alasan utama mengapa pertumbuhan ekonomi harus dipacu lebih tinggi mencapai 8% di tahun 2029. Target ini dicapai secara bertahap, mulai dari proyeksi pertumbuhan ekonomi 6,3% di tahun 2026, lalu 7,5% di 2027, dan 7,7% di 2028.

"Izinkan kami menyampaikan konteks mengapa Indonesia perlu tumbuh tinggi. Karena Indonesia sudah 33 tahun terjebak di dalam middle income trap, dan sejak tahun 1993 kita masuk kategori middle income country," ungkap Rachmat dalam Rapat Koordinasi Pembangunan
Pusat (Rakorbangpus) RKP Tahun 2027 di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2026).

Rachmat menjelaskan, hingga tahun 2024 pendapatan per kapita Indonesia baru mencapai sekitar US$ 4.910 atau sekitar Rp 84,94 juta (kurs Rp 17.300). Angka tersebut masih jauh dari ambang negara berpendapatan tinggi yang berada di level US$ 13.935 atau Rp 241,07 juta.

"Pendapatan per kapita hingga 2024 baru mencapai US$ 4.910, masih jauh dari kategori high income, di mana tercatat high income berpendapatan US$ 13.935," tuturnya.

Karena itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju 8% dalam periode 2025-2029. Target tersebut disebut akan diiringi dengan pengurangan angka kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Rachmat menilai pertumbuhan tinggi tidak bisa hanya bertumpu pada Jakarta atau wilayah tertentu saja. Pertumbuhan ekonomi harus terjadi secara merata di seluruh daerah sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing.

"Oleh karena itu, kami mendorong kawasan timur Indonesia tumbuh lebih tinggi dengan tetap menjaga pertumbuhan kawasan barat Indonesia. Kami berharap pembangunan di daerah ini terus didorong dan digali sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah. Contoh, Sulawesi yang diarahkan untuk menjadi industri berbasis sumber daya alam atau Sumatera yang diarahkan menjadi mata rantai utama bioindustri dan kemaritiman," bebernya.

Rachmat juga menegaskan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Pembiayaan non-APBN, termasuk investasi melalui Danantara akan didorong untuk memperluas kapasitas pembangunan nasional.

Simak juga Video: Tutup Debat, Gibran: Dengan Hilirisasi, Kita Akan Keluar dari Middle Income Trap