Dolar AS Rp 17.500, Puan: Harga Barang Impor Naik Bebani Masyarakat-UMKM

Dolar AS Rp 17.500, Puan: Harga Barang Impor Naik Bebani Masyarakat-UMKM

Ilyas Fadilah - detikFinance
Selasa, 12 Mei 2026 12:36 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani
Foto: Ilyas Fadilah
Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti dampak gejolak geopolitik di Timur Tengah terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Menurutnya, konflik di kawasan strategis seperti Selat Hormuz berdampak terhadap nilai tukar rupiah hingga harga energi nasional.

Sebagaimana diketahui, dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami penguatan. Hari ini, dolar AS menembus Rp 17.500.

Kondisi tersebut menyebabkan naiknya harga barang yang mengandung komponen impor. Menurut Puan kondisi ini menambah beban pengusaha, terutama bagi sektor industri, transportasi, dan UMKM yang sensitif terhadap kenaikan biaya operasional.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kenaikan harga barang-barang yang mengandung komponen impor juga mulai dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha. Situasi ini dapat berpotensi memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, serta memperbesar beban pelaku usaha, khususnya sektor industri, transportasi, dan UMKM yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya operasional," jelas Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan V tahun Sidang 2025-2026, di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

ADVERTISEMENT

Puan menjelaskan, ekonomi Indonesia dan dunia cukup terpengaruh oleh gangguan di Selat Hormuz. Selain kenaikan harga energi dan pelemahan rupiah, konflik tersebut telah memicu kenaikan biaya logistik.

"Kita mengalami tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan bahan bakar minyak, meningkatnya biaya logistik dan distribusi, serta tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global," kata Puan

Oleh karena itu Puan menyatakan bahwa DPR mendukung langkah pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Puan menilai mitigasi arus modal asing keluar, pengendalian harga kebutuhan pokok, serta perlindungan masyarakat kecil harus dilakukan.

Ia menegaskan masyarakat kecil tidak boleh menjadi pihak yang paling terdampak akibat gejolak ekonomi dunia. Menurutnya, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter perlu diperkuat agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.

"Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia, melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi," tutup Puan.

(acd/acd)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads