.webp)
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti realisasi anggaran pendidikan 2025 yang tidak sampai 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal itu merupakan belanja yang sifatnya wajib dialokasikan karena telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU).
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Didik Haryadi mengatakan realisasi anggaran pendidikan pada 2025 hanya mencapai 90,68%. Ia menyebut masih terdapat Rp 67 triliun anggaran pendidikan yang tidak direalisasikan pemerintah pada tahun lalu.
"Pemerintah tidak menjalankan pelaksanaan mandatory spending untuk anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Pelaksanaan amanat UUD 1945 tersebut hanya mencapai 90,68%. Terdapat Rp 67 triliun anggaran pendidikan yang menjadi hak rakyat tidak direalisasikan pemerintah," kata Didik dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan V, Selasa (7/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rapat paripurna tersebut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai perwakilan pemerintah, dengan agenda Pandangan Fraksi Atas RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN 2025.
Realisasi anggaran pendidikan yang tidak sampai 20% juga disorot Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati. Ia menyebut anggaran pendidikan 2025 hanya terealisasi Rp 656 triliun atau 90,68% dari pagu Rp 724 triliun, dengan rasio 19,11%.
Anis meminta agar belanja pendidikan minimal 20% dari APBN dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang.
"Fraksi PKS memandang bahwa realisasi pemenuhan mandatory spending anggaran pendidikan tahun 2025 sebesar Rp 656 triliun atau 90,68% dari pagu Rp 724 triliun dengan rasio 19,11%, agar mencapai minimal 20% pada tahun-tahun mendatang," imbuh Anis.
Tonton juga video "Pendaftaran Beasiswa LPDP 2026 Tahap 2 Dibuka Besok, Ini Kebijakan Barunya"
(aid/fdl)
