.webp)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons laporan lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek.
Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kemenkeu Herman Saheruddin menilai rilis tersebut menunjukkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Menurutnya, Pemerintah Indonesia konsisten untuk terus menjaga disiplin fiskal.
"Ya prinsipnya kan itu menunjukkan bahwa masyarakat internasional itu masih percaya dengan yang pertama ya, kita terus menjaga disiplin fiskal seperti yang dibilangkan oleh Pak Menteri (Purbaya Yudhi Sadewa) dan sebagaimana arah Bapak Presiden (Prabowo Subianto) juga," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Herman juga berpendapat dunia internasional masih percaya dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di tengah gejolak yang terjadi, Indonesia cukup tangguh dan memiliki mesin-mesin pertumbuhan yang menjanjikan.
"Yang kedua adalah masyarakat internasional itu masih percaya dengan bahwa Indonesia ini punya growth story gitu ya. Kita punya cerita pertumbuhan yang convincing gitu. Data-data kita walaupun di tengah gejolak yang seperti ini itu ternyata kita masih bisa resilient dan punya engine-engine pertumbuhan yang promising," jelas Herman.
Diberitakan sebelumnya, S&P menyatakan pelemahan sejumlah indikator ekonomi Indonesia dari sisi fiskal maupun eksternal masih bersifat sementara dan berpotensi membaik dalam beberapa tahun ke depan. Hal itu seiring kenaikan harga komoditas dan upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara.
"Pada 13 Juli 2026, S&P Global Ratings menegaskan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek. Outlook peringkat jangka panjang tetap stabil," tulis laporan S&P.
S&P menilai posisi fiskal dan eksternal Indonesia mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut dipicu oleh tingginya harga energi, kenaikan suku bunga global, pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya ketidakpastian kebijakan, serta akumulasi utang.
Meski demikian, S&P menilai tekanan tersebut tidak bersifat permanen. Perbaikan harga komoditas serta langkah pemerintah dalam mengendalikan belanja dinilai berpotensi membantu memperkuat kembali kondisi fiskal dan eksternal Indonesia.
(acd/acd)
