.webp)
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB Sudjatmiko mengusulkan pemerintah menyediakan shelter khusus bagi pengemudi ojek online (ojol) di setiap kecamatan. Usulan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya penataan transportasi perkotaan dan penyediaan fasilitas pendukung bagi pengemudi.
Sudjatmiko menyampaikan usulan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Senin (13/7/2026).
Menurut Sudjatmiko, transportasi online roda dua telah menjadi bagian dari kebutuhan mobilitas masyarakat. Namun, fasilitas bagi pengemudi untuk beristirahat maupun menunggu pesanan masih terbatas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kendaraan online roda dua sudah menjadi kebutuhan nyata yang tidak bisa kita abaikan. Mereka adalah ujung tombak mobilitas masyarakat. Sayangnya, fasilitas bagi mereka masih sangat minim. Kita membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar wacana," ujar Sudjatmiko.
Ia mengatakan keberadaan shelter dapat menjadi tempat bagi pengemudi untuk menunggu pesanan sekaligus mengurangi aktivitas parkir di trotoar maupun bahu jalan yang berpotensi mengganggu lalu lintas.
Dalam rapat tersebut, Sudjatmiko juga menyoroti belum adanya program maupun alokasi anggaran khusus untuk pembangunan shelter kendaraan online dalam perencanaan pemerintah. Karena itu, ia meminta Kementerian Perhubungan mempertimbangkan program tersebut dalam agenda pembangunan transportasi.
Sebagai tahap awal, Sudjatmiko mengusulkan pembangunan proyek percontohan dengan target minimal satu shelter di setiap kecamatan yang memiliki aktivitas transportasi online tinggi. Penentuan lokasi, menurutnya, perlu berdasarkan data kepadatan pengemudi dan titik aktivitas ojek online.
"Kita mulai dari yang realistis dan berdampak. Minimal satu shelter di setiap kecamatan sebagai proyek percontohan. Desainnya kita siapkan, kemudian dievaluasi. Jika terbukti efektif, program ini bisa diperluas ke daerah lain," jelasnya.
Sudjatmiko juga mengapresiasi sejumlah perusahaan aplikasi transportasi yang telah menyediakan fasilitas bagi mitra pengemudi. Namun, ia menilai fasilitas tersebut masih terbatas dan belum terintegrasi dengan kebijakan pemerintah maupun tata ruang perkotaan.
"Saya mengapresiasi langkah para aplikator. Namun jumlahnya masih sedikit dan belum merata. Ke depan perlu ada kolaborasi antara Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, pihak aplikator, dan komunitas pengemudi agar shelter yang dibangun memiliki standar yang baik, aman, nyaman, tersedia tempat pengisian daya telepon genggam, serta tidak mengganggu lalu lintas," katanya.
Menanggapi usulan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyatakan terbuka untuk mengkaji pembangunan fasilitas pendukung bagi transportasi online.
Sudjatmiko mengatakan pihaknya akan mengawal usulan pembangunan shelter agar dapat masuk dalam agenda prioritas Komisi V DPR RI dan direalisasikan melalui program pemerintah.
"Hari ini kita sepakat bahwa persoalan ini harus segera mendapat perhatian. Jika terus ditunda, penumpukan kendaraan di trotoar maupun bahu jalan akan semakin sulit dikendalikan. Saya akan mengawal usulan ini hingga terealisasi demi kenyamanan para pengemudi sekaligus menciptakan transportasi perkotaan yang lebih tertib, aman, dan manusiawi," pungkas Sudjatmiko.
Usulan pembangunan shelter ojol tersebut menjadi salah satu opsi untuk mendukung pengelolaan transportasi berbasis aplikasi yang terus berkembang sekaligus menata ruang publik di kawasan perkotaan.
(fdl/fdl)
